Balapan Terjun vs Balapan Terbang

Balapan terjun, mungkin itu yang cocok menggambarkan persaingan antar perusahaan, daerah atau negara untuk menang persaingan dengan cara bersaing membayar murah tenaga kerja dan memungut pajak serendah-rendahnya. Namun kita tahu bahwa perusahaan besar bukanlah perusahaan yang membayar tenaga kerjanya paling murah, negara maju bukanlah negara yang memungut pajak paling rendah.

Mungkin ada yang berpendapat bahwa gaji dan pajak bisa tinggi karena perusahaan dan negara maju duluan. Tapi juga masuk akal, dan lebih saya yakini, bahwa sebaliknya yang terjadi: menggaji tinggi membuat perusahaan menang persaingan, menarik pajak tinggi membuat negara bisa tumbuh besar. Dengan menggaji tinggi, perusahaan bisa menuntut performa terbaik dari pekerja. Dengan memajak tinggi, banyak investasi publik di SDM dan fisik bisa dilakukan, sehingga mempercepat pertumbuhan.

Tentu konsekuensi kemajuan dari gaji dan pajak tinggi tidak bisa diperoleh tanpa diikuti oleh performa tinggi dan investasi besar. Namun sebaliknya, performa tinggi dan investasi besar tidak bisa didapat tanpa gaji dan pajak tinggi. Kesimpulan seperti ini tentu berlawanan dengan pelajaran dasar ilmu ekonomi klasik, tapi sekarang kita sudah mendapati banyak contoh yang bertentangan dengan ajaran klasik tersebut. Nampaknya, prinsip yang memenuhi kata hati bisa menjadi pedoman dalam kebijakan ekonomi: menanamkan kebaikan bisa berbuah kebaikan.

Kajian Ekonomi Murabahah Emas

Fatwa DSN MUI no. 77 tahun 2010 tentang Murabahah Emas mengundang pertanyaan dan kajian. Untuk kajian fiqh, bisa didapatkan dari Abdul Wasik, Mas Habib dan Faishol. Sementara untuk kajian ekonomi, saya baru mendapatkannya dari Ali Sakti. 

Pada artikel ini, saya akan lebih banyak membahas dari sisi ekonomi yang sesuai dengan latar belakang keilmuan saya. Ali Sakti tidak setuju dengan pendapat bahwa emas dan perak telah kehilangan fungsinya sebagai mata uang (tsaman) sehingga boleh dijual secara tidak tunai, sebagaimana barang lainnya. Ia berpendapat bahwa walau emas bukan merupakan mata uang resmi yang dipakai oleh suatu negara, sehingga tidak dipakai sebagai alat tukar, secara de facto emas masih memiliki fungsi uang lainnya, yakni sebagai penyimpan nilai.

Kelemahan argumen ini adalah bahwa uang bukan satu-satunya benda yang bisa menyimpan nilai. Secara umum, benda yang bisa digunakan untuk menyimpan nilai disebut aset. Perbedaan uang dengan aset lainnya adalah uang merupakan satu-satunya aset yang bisa langsung digunakan dalam pertukaran dengan barang dan jasa lain. Sementara, aset non-uang harus dijual dulu untuk mendapat uang yang lalu digunakan untuk membeli barang dan jasa lain.

Jika Ali Sakti menggunakan karakteristik ('illat) penyimpan nilai dari emas untuk memutuskan bahwa emas masih berstatus sebagai mata uang (tsaman), walau tidak lagi bisa digunakan sebagai alat tukar, sehingga tidak bisa dijual secara kredit, maka konsekuensinya semua jenis aset juga berstatus tsaman dan tidak boleh dijual secara kredit.

Konsekuensi yang terlalu luas ini bisa dihindari jika 'illat dibatasi pada penyimpan nilai yang bersifat tidak bisa hancur sendiri. Karakteristik ini dimiliki oleh semua jenis logam mulia, tidak hanya emas dan perak. Dengan demikian, platinum dan jenis-jenis logam mulia lainnya akan terkena hukum yang sama dengan emas dan perak.

Sementara, Imam Syafii mempertegas bahwa emas dan perak secara kebendaan sudah memiliki sifat sebagai tsaman, yang tidak dimiliki benda-benda lain. Sehingga, benda lain akan terkena hukum ribawi ketika menjadi mata uang, sementara emas dan perak tetap terkena hukum ribawi walaupun tidak menjadi mata uang. 

Kesimpulan Imam Syafi'i ini sebenarnya masih membuka pertanyaan, mengapa hanya emas dan perak yang memiliki status tetap sebagai tsaman? Apakah ada karakteristik khusus pada emas dan perak yang membuat status tsaman-nya menetap? Salah satu kemungkinan karakteristik yang menetap di emas dan perak walau sudah tidak menjadi mata uang adalah keawetannya. Jika keawetan ini diterima sebagai illat, maka tidak lagi hanya emas dan perak yang memiliki status tetap sebagai tsaman, sebagaimana telah dibahas.

Saya sendiri cenderung berpendapat bahwa 'illat tsaman tidak hanya terbatas pada emas dan perak, tapi semua jenis benda yang memiliki karakteristik mirip, yakni keawetan. Masyarakat sendiri dalam memilih jenis uangnya selalu mencari benda yang awet. Jika benda tidak awet dijadikan ukuran harga, maka perdagangan akan terhambat karena penjual bisa jadi meminta uang lebih dari harga yang diminta karena kualitas uang sudah memburuk.

Karena sifat keawetan ini menetap di kebendaan logam mulia, termasuk emas dan perak, bisa jadi 'illat tsaman-nya masih berlaku walaupun keduanya sudah tidak lagi digunakan sebagai uang. Namun untuk lebih yakin, sebaiknya kita juga melihat hikmah di balik larangan pertukaran non kontan antara uang yang berbeda jenis. Detil kajian mengenai hikmah larangan ini sudah saya tuliskan di posting sebelumnya.

Pertukaran non kontan antara uang berbeda jenis dilarang karena perubahan nilai tukar antar waktu akan menghasilkan keuntungan di satu pihak dan kerugian di pihak lainnya. Hal ini juga terjadi dalam pembelian tempo emas. Jika harga emas naik di waktu pelunasan, maka pembeli dengan mudah mendapat untung, cukup dengan menjual emasnya ia sudah mampu melunasi utang dan masih menyisakan keuntungan. Keawetan emas, dan logam mulia lainnya, membuatnya bisa disimpan tanpa terjadi penurunan kualitas sehingga bisa dijual kembali dengan kualitas sama pada harga baru yang berlaku. Dampaknya, orang akan tergiur melakukan spekulasi dengan membeli emas secara kredit.

Sebaliknya, jika harga emas turun sementara orang yang membeli emas itu selama ini menyimpannya, ia harus membayar untuk emas tersebut lebih banyak dari harga berlaku. Tidak sebagaimana dalam penjualan tempo barang, kerugian dalam membeli tempo emas ini tidak dikompensasi oleh manfaat penggunaan emas karena emas batangan tidak memiliki manfaat konsumsi.


Kesimpulan

Dari analisis ekonomi terhadap 'illat, saya menyimpulkan bahwa larangan riba fadl pada emas dan perak masih berlaku walau keduanya sudah tidak lagi menjadi uang karena kemungkinan 'illat sebenarnya adalah sifat keawetan dari logam mulia ini. Pertukaran tempo antar mata uang cenderung menyebabkan kerugian di satu pihak tanpa kompensasi dan cenderung mendorong spekulasi. Karenanya, menurut saya pembiayaan murabahah pada emas batangan masih terkategori riba fadl. 

Ekonomika Riba Fadl

 Sumber hukum riba fadl adalah hadits Nabi Muhammad saw. berikut: 

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Untuk empat komoditas selain emas dan perak, ulama cenderung bersepakat bahwa 'illat ribawi-nya adalah karakteristik benda itu bisa ditimbang atau diukur. Mahmoud el-Gamal (2006) menginterpretasi secara ekonomi bahwa yang dimaksud adalah bahwa benda itu bersifat fungible, yakni bisa saling menggantikan karena cenderung standar.

Mahmoud el-Gamal juga mengutip pendapat Ibnu Rushd bahwa tujuan dari larangan tambahan dan penundaan pada pertukaran antara komoditas  fungible adalah untuk menjamin keadilan. Bagi komoditas yang tidak terstandarisasi, pertukaran pada kuantitas yang sama tidak dimungkinkan, sehingga keadilan dicapai hanya dengan menjual barang yang dimiliki pada harga yang berlaku, lalu uang hasil penjualan itu digunakan untuk membeli barang yang diinginkan. Namun untuk barang yang terstandarisasi, pertukaran pada kuantitas sama dimungkinkan, sehingga keadilan dipastikan dengan mewajibkan cara itu.

Namun untuk emas dan perak, terdapat perbedaan antara ulama apakah 'illat ribawi-nya adalah karakteristik bisa ditimbang atau diukur (fungible), atau karena keduanya merupakan alat tukar dan nilai harga (tsaman), yakni sebagai uang. Emas dan perak dibedakan dari komoditas lain karena untuk barang selain emas dan perak boleh ditukarkan dengan keduanya secara non tunai, sementara emas dan perak harus ditukarkan di antara keduanya secara tunai.

Kebolehan pertukaran non tunai, baik salam maupun jual kredit, antara barang fungible dengan emas dan perak, atau uang secara umum, kemungkinan didorong oleh motivasi yang sama dengan kebolehan utang-piutang yang melibatkan pertukaran uang dengan uang secara tidak tunai. Motivasinya adalah kemanfaatan yang besar dalam transaksi non tunai tersebut.

Dengan demikian kita mendapati kebolehan pertukaran non tunai antara barang fungible dengan uang pada harga yang disepakati, dan antara uang yang sejenis dengan kuantitas yang sama. Sementara pertukaran antara jenis uang yang berbeda menggunakan harga yang disepakati, tapi harus tunai.

Bahwa rasio pertukaran harus sebanding antara uang yang sejenis bisa dipahami untuk menjamin keadilan. Sementara rasio pertukaran sesuai kesepakatan antara barang dan uang serta antara uang beda jenis bisa dipahami karena benda yang berbeda jenis tidak mungkin ditukar pada kuantitas yang sama. 

Yang lebih sulit dipahami adalah mengapa perbedaan jenis di antara uang berdampak pada larangan pertukaran non tunai. Jika kembali mencermati hadits riba,sebenarnya larangan pertukaran non tunai antara jenis yang berbeda ini tidak hanya berlaku pada uang, tapi juga pada barang fungible lainnya. 

                                   Rasio Pertukaran         Non-tunai
Fungible vs Uang         Harga Pasar                Boleh
Uang sejenis                Sebanding (1:1)           Boleh (Pinjaman)
Fungible sejenis           Sebanding (1:1)           Boleh (Pinjaman)
Uang beda jenis           Harga pasar                Tidak boleh
Fungible beda jenis      Harga pasar                Tidak boleh

Salah satu kemungkinan bolehnya transaksi non-tunai untuk pertukaran barang vs uang adalah karena kebutuhan manusia untuknya sangat besar, dan akan mendorong penciptaan nilai tambah (produksi). Manfaat produktif ini lebih besar dan lebih pasti daripada potensi bahaya ketidakadilan dari perubahan nilai tukar antarwaktu di antara barang dengan uang. Kalaupun salah satu pihak dirugikan oleh perubahan nilai tukar, kerugian itu terkompensasi oleh manfaat pertukaran

Pertukaran uang beda jenis dengan tempo dilarang karena perubahan nilai tukar antara kedua mata uang ini akan menghasilkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pasangan transaksinya. Pertukaran uang tidak memberikan surplus manfaat seperti pertukaran barang dengan uang, sehingga tidak ada kompensasi bagi pihak yang merugi. 

Sementara transaksi qardh (hutang uang) tanpa tambahan (riba), yang sejatinya adalah pertukaran uang sejenis antarwaktu, dibolehkan bukan karena manfaat produksi yang mutualis, tapi karena motif menolong dari pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tidak mungkin mencari keuntungan jika ia memberikan pinjaman tanpa meminta tambahan. Sekalipun nilai riil pinjaman itu naik di saat pengembalian, pemberi pinjaman bisa mendapatkan hasil yang sama dengan menyimpan sendiri uang itu, tanpa harus meminjamkannya. Demikian pula sebaliknya, pemberi pinjaman menghadapi risiko kerugian sama ketika nilai riil  uang turun  baik uang itu dipinjamkan ataupun disimpan sendiri.

Ketika ia meminjamkan, ia justru menghadapi risiko pinjamannya tidak dikembalikan. Namun kerugian ini dikompensasi oleh pengalihan tanggung jawab dalam menjaga harta. Jika seseorang menyimpan sendiri uangnya, ia menghadapi risiko perampasan. Namun dengan meminjamkannya, beban mengamankan harta itu ditangun oleh peminjam.

Di sisi peminjam, manfaat sudah pasti didapatkan dari uang pinjaman, sementara kerugian jika terjadi kenaikan nilai riil pinjaman bersifat tidak pasti. Kalaupun memang terjadi kerugian itu, manfaat dari pinjaman uang sudah mengkompensasinya. Selain itu, masih ada kemungkinan nilai riil pinjaman justru turun

Agar Bank Syariah Kebal Risiko Bunga

Apa hubungannya bank syariah dengan risiko bunga? Bukankah bank syariah tidak menerima dan membayar bunga? Memang bank syariah tidak menerima dan membayarkan bunga, tapi mereka masih harus bersaing dengan bank riba yang memungut dan membayarkan bunga. Ketika bunga bank berubah, bank syariah ikut menerima dampak di sisi pendanaan atau pembiayaan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika bank syariah juga menggunakan sistem bagi hasil di pembiayaan, bukan cuma di pendanaan.

Bank syariah saat ini selalu menghadapi tekanan untuk menyesuaikan rasio bagi hasil pendanaan dan tingkat margin pembiayaan tiap kali tingkat bunga pasar berubah. Ketika tingkat bunga pasar naik, bank syariah terancam kekurangan likuiditas jika tidak ikut menaikkan rasio bagi hasil karena sebagian nasabah pendanaan akan menarik simpanannya di bank syariah untuk dipindah ke bank konvensional. Sebaliknya, jika tingkat bunga turun, bank syariah akan kesulitan mencari nasabah pembiayaan yang melihat bank konvensional menawarkan biaya modal lebih murah, sehingga bank syariah harus menurunkan marjin pembiayaan mereka.


Murabahah Sumber Masalah

Masalah di kedua sisi neraca bank syariah ini sebenarnya bersumber dari satu sisi saja, yakni sisi pembiayaan  yang tidak menggunakan sistem bagi hasil. Sebagian besar pembiayaan bank syariah masih menggunakan sistem murabahah, langsung maupun tidak langsung. Murabahah langsung, yang nampak di neraca sebagai pembiayaan murabahah, mencakup lebih dari separuh pembiayaan bank syariah. Murabahah tidak langsung adalah pembiayaan murabahah yang dilakukan melalui kerjasama bank syariah dengan BMT/koperasi syariah, sehingga nampak di neraca bank syariah sebagai pembiayaan mudarabah/musyarakah. Bank syariah memberikan pembiayaan mudarabah pada BMT/koperasi syariah, namun dengan perjanjian dana tersebut digunakan untuk pembiayaan murabahah. Karena murabahah tidak langsung ini tidak bisa dibedakan dari pembiayaan mudarabah/musyarakah yang sebenarnya, kita tidak pernah bisa tahu persis berapa besar pembiayaan murabahah tidak langsung ini.

Marjin pembiayaan murabahah bisa langsung dibandingkan dengan tingkat bunga karena nilai nominalnya yang pasti, tidak seperti bagi hasil yang nilai nominalnya bergantung realisasi keuntungan. Nasabah pembiayaan bisa langsung menghitung berapa persen tingkat efektif marjin pembiayaan dan membandingkannya dengan tingkat bunga kredit di bank riba. Akibatnya, bank syariah harus mengikuti gerak tingkat bunga pasar untuk menjaga kebersaingan mereka.

Arus pendapatan dari pembiayaan murabahah relatif pasti dibandingkan model bagi hasil. Nasabah perlu mengangsur pokok pembiayaan dan marjin yang besarnya tetap secara periodik. Sementara penerimaan bagi hasil bank syariah akan bergantung pada profitabilitas dan musiman bisnis yang dibiayai.


Kestabilan arus pendapatan ini membuat bagi hasil simpanan bank syariah juga relatif stabil. Ditambah lagi sebagian, kalau tidak semua, bank syariah melakukan smoothing pembayaran bagi hasil dengan memberi bagian lebih besar pada nasabah simpanan ketika pemasukan dari pembiayaan sedang menurun. Kestabilan ini disukai oleh nasabah bank syariah yang terbiasa menerima bunga yang tetap dari bank riba. Memang tujuan bank syariah melakukan stabilisasi bagi hasil ini untuk mencegah nasabah melarikan simpanannya ke bank riba jika melihat penurunan bagi hasil di simpanan mereka. Namun upaya smoothing bagi hasil bank syariah ini biasanya tidak langsung nampak dari nisbah bagi hasil yang mereka umumkan.


Karena marjin pembiayaan murabahah mengikuti pergerakan tingkat bunga pasar, rate of return bagi hasil yang diberikan pada nasabah simpanan juga dengan sendirinya akan mengikuti pergerakan tingkat bunga pasar. Namun jika pendapatan dari pembiayaan belum bisa mengikuti perubahan tingkat bunga pasar, bank syariah perlu juga merubah nisbah bagi hasil simpanan.

Ringkasnya, kebergantungan bank syariah pada pembiayaan murabahah membuat bank syariah ikut menghadapi risiko tiap kali tingkat bunga pasar berubah. Kalau saja mayoritas komposisi pembiayaan bank syariah menggunakan model bagi hasil, mereka tidak perlu menghadapi risiko bunga.


Independensi Bagi Hasil

Bank syariah tidak akan menghadapi risiko bunga di sisi pembiayaan ketika mereka menggunakan model bagi hasil. Nasabah pembiayaan tidak bisa membandingkan berapa keuntungan yang akan mereka bayarkan pada bank syariah dengan berapa bunga yang mereka bayarkan ke bank riba secara ex ante, yakni sebelum mereka mengambil pembiayaan. Mereka hanya akan tahu perbandingan itu ex post, ketika mereka sudah mengambil pembiayaan bagi hasil dan melihat berapa omset atau keuntungan mereka.


Paling jauh, nasabah pembiayaan hanya bisa memperkirakan penjualan dan keuntungan. Namun semua pelaku bisnis tahu bahwa hitungan di atas kertas jarang tepat di kenyataan. Selalu ada ketidakpastian dan faktor-faktor yang tidak diduga yang bisa memberikan mereka keuntungan lebih atau kurang dari yang diperkirakan.


Karenanya, tingkat bunga pasar tidak lagi relevan untuk keputusan nasabah  untuk mengambil pembiayaan di bank syariah. Perbandingan yang relevan untuk nisbah bagi hasil satu bank syariah adalah nisbah bagi hasil bank syariah pesaing. Selain itu, akan ada batas atas nisbah bagi hasil yang masih dianggap pantas (fair) oleh nasabah.

Bagi hasil juga membuat sisi pendanaan bank syariah tidak lagi sensitif terhadap pergerakan tingkat bunga pasar. Hal ini karena pembiayaan bagi hasil akan memberikan arus penerimaan yang berfluktuasi pada bank syariah, kadang besar kadang kecil. Konsekuensinya, bagi hasil ke nasabah simpanan juga akan berfluktuasi. Nasabah mungkin tidak akan menyukai fluktuasi ini ketika belum terbiasa karena mereka masih punya pola pikir riba.

Namun jika nasabah sudah terbiasa dengan fluktuasi bagi hasil ini, mereka tidak akan cemas ketika mendapat bagi hasil lebih sedikit dari biasanya dan tahu bahwa di lain waktu mereka akan mendapat bagi hasil lebih besar. Fluktuasi ini hanya masalah musiman bisnis. Nasabah yang juga pebisnis akan mudah memahaminya.

Mengapa nasabah simpanan tidak memindahkan dananya ke bank riba ketika bagi hasil sedang turun? Jika mereka melakukannya, bisa jadi mereka justru rugi karena saat bank syariah sedang memberikan bagi hasil besar mereka hanya memiliki sedikit dana yang tersimpan di bank syariah.

Fluktuasi bagi hasil yang tidak bisa diprediksi justru membuat bank syariah terlindungi dari risiko bunga. Nasabah simpanan tidak lagi terlalu sensitif terhadap pergerakan tingkat bunga bank riba.

Walau demikian, nasabah simpanan mungkin masih mengamati rata-rata bagi hasil yang mereka terima. Jika pada durasi tertentu rata-rata bagi hasil bank syariah di bawah bunga pasar, mungkin pada akhirnya nasabah akan memindahkan simpanannya. Namun dalam situasi ini pun bisa jadi nasabah simpanan akan rugi karena masih ada kemungkinan bahwa setelah periode keuntungan yang rendah dari pembiayaan bank syariah, akan datang periode keuntungan tinggi.

Bank syariah sendiri bisa mengurangi fluktuasi musiman dengan memperpanjang periode pembayaran bagi hasil, bukan tiap bulan tapi tiap tiga bulan atau bahkan tiap tahun. Pembagian keuntungan tiap tahun bukanlah hal yang aneh karena hal ini juga dilakukan perseroan. Fakta bahwa bisnis cenderung menggunakan periode tahunan untuk melakukan pembagian keuntungan mungkin menunjukkan bahwa periode ini merupakan jangka waktu yang optimal untuk perusahaan maupun pemilik modal. Musiman penjualan seringkali terjadi antar bulan, sehingga profitabilitas bisnis lebih tepat dicerminkan oleh tingkat keuntugan tahunan, bukan bulanan.


Kesimpulan

Sebuah ironi ketika lembaga keuangan syariah yang tidak menerapkan bunga masih menghadapi risiko bunga. Hal ini terjadi karena mereka masih dominan menggunakan model pembiayaan murabahah yang memang sulit dibedakan dari kredit bank riba. Kalau saja bank syariah lebih dominan, atau totalitas, memberikan pembiayaan dengan model bagi hasil, mereka tidak perlu lagi mencemaskan perubahan tingkat bunga pasar.

Subsidi BBM? No! Subsidi Pangan? Yes!

Jika anda jadi presiden dan punya alokasi anggaran untuk orang miskin 100 trilliun, dalam bentuk program apa anggaran tersebut akan anda salurkan?
A. subsidi pendidikan
B. subsidi pangan
C. bantuan langsung tunai
D. subsidi BBM
E. lainnya, sebutkan ...

Jika anda memilih opsi D, saya tidak akan mungkin memilih anda jika anda mencalonkan diri jadi presiden. Sudah umum diketahui bahwa orang kaya lebih banyak mengkonsumsi BBM dari orang miskin. Di tengah masih banyaknya orang miskin di Indonesia, tidak masuk akal dan tidak sampai hati jika negara masih terus memberi subsidi pada komoditi yang lebih banyak dikonsumsi orang kaya.

Jika hal ini memang begitu terang, mengapa masih banyak orang Indonesia menolak penghapusan subsidi BBM? Penolakan itu terjadi karena masalah penghapusan subsidi BBM dipersepsi bukan sebagai pilihan antara berbagai jenis subsidi, tapi pilihan antara ada subsidi dan tidak ada subsidi sama sekali. Walau mereka tahu orang kaya lebih banyak menikmati subsidi tersebut, jika tidak ada subsidi sama sekali sebagai pengganti, orang miskin juga yang paling berat merasakan dampaknya. Dampak yang lebih besar dirasakan orang miskin justru dari kenaikan harga-harga yang mengikuti kenaikan harga BBM.

Bukankah pemerintah memberikan kompensasi BBM dalam bentuk antara lain bantuan langsung tunai dan beasiswa sekolah? Persoalannya bukan bahwa kompensasi yang diberikan tidak sebanding, tapi pada distribusi kompensasi tersebut. Subsidi langsung pada sasaran orang miskin punya kelemahan tidak seluruh orang miskin ikut tersentuh. Selalu ada kelemahan dalam penyaluran subsidi langsung sehingga ada orang miskin yang tidak ikut mendapatkannya, terlepas dari masalah ada orang yang tidak berhak tapi ikut mendapatkan subsidi tersebut. Kelompok orang miskin yang terakhir ini ikut menderita dari kenaikan harga-harga, tapi tidak menikmati kompensasi.

Ketika mengatakan selalu ada kelemahan dalam penyaluran subsidi, bukan berarti angkanya besar secara relatif. Tapi masyarakat akan sangat peduli walau hanya satu orang sekalipun yang mengalami nasib buruk tidak tersentuh kompensasi. Media massa kita sangat pintar memompa emosi kita dengan kisah tragis masyarakat yang tidak beruntung. Kita memang harus menjadi masyarakat yang berempati dan media massa memang harus melaporkan ketidakadilan yang terjadi, tapi kita juga harus jaga kepala agar tetap dingin.

Di tengah kelemahan pelaksanaan dan sensitivitas masyarakat pada dampak penghapusan subsidi BBM pada kenaikan harga-harga, saya rasa pemerintah perlu mengambil opsi tengah seperti pengalihan subsidi dari BBM ke pangan. Kenaikan harga tetap akan terjadi ketika harga BBM naik, tapi pengeluaran orang miskin bisa tidak berubah atau bahkan turun jika harga pangan turun cukup jauh pada saat bersamaan.

Kompensasi berupa subsidi langsung seperti yang dilakukan pemerintah selama ini sebenarnya lebih efektif dan tepat sasaran per rupiah subsidi yang disalurkan, tapi kenyataan ketidaktercakupan sebagian orang miskin yang selama ini dan mungkin akan terus terjadi akan selalu menjadi hambatan politik untuk pemerintah menjalankan pengalihan subsidi BBM. Pengalihan subsidi ke pangan terhindar dari masalah ini karena semua orang, baik orang miskin maupun orang kaya, bisa ikut menikmati subsidi tersebut selama mereka membeli barang pangan yang disubsidi.

Tidak seperti subsidi langsung, sebagian subsidi pangan ini juga akan dinikmati oleh orang kaya yang ikut membeli pangan yang disubsidi. Tapi paling tidak kebocoran subsidi ke orang kaya ini tidak sebesar subsidi BBM. Bagian pendapatan orang miskin yang dibelanjakan untuk makanan cenderung lebih besar daripada bagian pendapatan orang kaya untuk makan. Dengan demikian, kontribusi subsidi pangan dalam mengurangi belanja orang miskin secara relatif akan lebih besar daripada mengurangi belanja orang kaya.

Saya harap usulan pengalihan subsidi BBM ke subsidi pangan ini bisa menjadi jalan tengah di mana keadilan masih bisa dicapai dan penerimaan masyarakat akan lebih besar daripada jika dialihkan ke subsidi langsung seperti pilihan pemerintah selama ini.

Paradoks Pembiayaan Syariah Berbasis Qardh

Mayoritas tabungan di bank syariah menggunakan akad mudharabah yang merupakan akad kemitraan dalam investasi. Sebagai investasi, tentu nasabah mengharap agar bank menyalurkan dana mereka ke berbagai jenis bisnis yang menghasilkan keuntungan, bukan untuk aktivitas sosial. Keperluan sosial dipenuhi dari alokasi dana terpisah, seperti zakat dan sadaqah. Lain halnya jika investasi tersebut ditanamkan pada bisnis yang juga memberikan banyak manfaat pada masyarakat. Yang pasti, bank syariah tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk selain aktivitas bisnis, misal untuk bonus karyawan bank, dipinjamkan, maupun diberikan pada fakir miskin.

Masalah kemudian muncul ketika bank syariah memiliki beberapa variasi produk yang menggunakan akad pinjaman (qardh), seperti talangan haji, gadai emas syariah, anjak piutang, dan kartu kredit syariah. Pada produk-produk ini, bank syariah memperoleh penghasilan atas jasa yang mereka berikan pada nasabah. Pada produk talangan haji, bank syariah memberikan jasa pengurusan haji. Pada gadai emas syariah, bank syariah memberikan jasa titipan barang gadai. Pada kartu kredit syariah, bank syariah memberikan jasa pembayaran ke merchant. 

Di samping menyediakan jasa, pada produk-produk ini bank syariah juga memberikan pinjaman ke nasabah. Dana yang dipinjamkan bisa jadi berasal dari modal bank sendiri maupun dari dana nasabah, yang mana keduanya ditanamkan untuk mendapatkan keuntungan, bukan dana sosial. 

Jika dana pinjaman berasal dari nasabah, berarti bank syariah telah menyalahi kontrak kemitraan dengan nasabah yang menyatakan penggunaan dana untuk investasi. Karena itu, sebagian, kalau bukan seluruh, bank syariah mengalokasikan sebagian pendapatan mereka dari produk-produk berbasis akad qardh tadi sebagai bagi hasil ke nasabah tabungan. Praktik ini kemudian tidak hanya dibolehkan, namun juga diwajibkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Fatwa DSN nomor 79 tahun 2011 tentang Qardh Menggunakan Dana Nasabah.

Keuntungan bagi Pemilik Dana Pinjaman

Ringkasnya, penggunaan dana investasi untuk pinjaman ini menjadi dimaklumi atau dibenarkan, oleh pemilik dana dan DSN, ketika pinjaman itu mendatangkan keuntungan bagi pemilik dana. Alasan ini juga berlaku ketika dana pinjaman bersumber dari modal bank sendiri. Pemilik bank syariah tidak akan keberatan jika modal mereka disalurkan sebagai pinjaman tanpa bunga, selama dengan adanya pinjaman itu jasa perbankan yang mereka tawarkan menjadi lebih laku atau bisa mengenakan tarif lebih tinggi. 

Jika pinjaman itu tidak memberikan keuntungan dalam bentuk lain, tentu saja pemilik bank akan menganggap pinjaman itu sebagai inefisiensi, karena keuntungan bank akan lebih besar jika modal diinvestasikan, bukan dipinjamkan cuma-cuma. Kalaupun pemilik bank ingin berbuat kebaikan dengan pinjaman itu, biasanya mereka akan mengalokasikan dana terpisah untuk keperluan sosial, misal dalam bentuk program-program corporate social responsibility (CSR). 

Di sinilah kita perlu hati-hati akan kemungkinan terdapatnya riba karena pinjaman itu diberikan dengan niat untuk mendapat keuntungan. Memang keuntungan itu didapat tidak secara langsung dengan meminta tambahan pengembalian atas pinjaman yang diberikan. Akan tetapi, keuntungan tersebut diperoleh dari pendapatan jasa yang menyertai pinjaman tersebut.

Cara Mendeteksi Riba

Jika riba didefinisikan secara sempit sebagai tambahan pembayaran atas pokok pinjaman, maka seorang yang ingin mencari keuntungan dari bisnis pemberian pinjaman dengan mudah berkelit dari tuduhan riba dengan menyelinapkan keuntungan itu melalui segala macam transaksi jual-beli barang maupun jasa yang menyertai pemberian pinjaman. Mereka sebenarnya bukan berbisnis jual-beli barang dan jasa tersebut, melainkan berbisnis pinjaman. Mereka menitipkan keuntungan bisnis pinjaman ke dalam harga barang dan jasa tersebut.

Taktik penyamaran riba ini sudah tercium oleh para ulama sejak dulu. Dan mereka telah menyiapkan alat pendeteksi riba yang sangat akurat. Detektor itu berwujud kaidah fiqh yang menyatakan, "Tiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba." Definisi manfaat sangat luas, sehingga jika kaidah ini benar-benar diterapkan, hampir tidak ada celah sama sekali bagi riba untuk bersembunyi. 

Contohnya, kaidah ini akan menganggap riba perbuatan seseorang yang memberikan pinjaman uang dengan syarat peminjam membantu mengerjakan sawahnya. Pada kasus ini, pinjaman tidak secara langsung memberikan manfaat moneter sama sekali. Akan tetapi kita tahu bahwa dengan adanya tenaga penggarap sawah cuma-cuma, pemberi pinjaman telah menghemat uang untuk mempekerjakan tenaga penggarap.

Dengan kaidah ini, kita tidak perlu lagi mempertanyakan niat si pemberi pinjaman, apakah ketika ia menjual barang atau jasa ataupun meminta hal lain dari peminjam. Walaupun si pemberi pinjaman tidak berniat untuk mencari keuntungan dari pinjamannya, jika pinjaman itu memberikan manfaat padanya maka ia telah melakukan riba. Apakah ia berdosa ketika melakukan riba tanpa sengaja adalah perkara lain. Kaidah fiqh ini hanya memutuskan dari fakta lahiriah bahwa manfaat yang diberikan oleh peminjam pada pemberi pinjaman adalah riba.

Ribakah Pembiayaan Syariah Berbasis Qardh?

Mari kita terapkan kaidah fiqh ini untuk menganalisis apakah ada riba dalam pembiayaan syariah berbasis qardh. Dari penjabaran sebelumnya, jelas pinjaman itu telah memberikan manfaat berupa keuntungan bagi pemilik dana pinjaman, baik ia adalah nasabah penabung maupun pemilik bank. Karenanya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa keuntungan yang diperoleh dari produk berbasis pinjaman itu adalah riba.

Kesimpulan ini tentu akan mengagetkan jika dikontraskan dengan fatwa-fatwa DSN atas produk-produk perbankan syariah berbasis akad qardh, mencakup antara lain fatwa nomor 26, 29, dan 31 tahun 2002 terkait gadai emas, talangan haji, dan pengalihan utang, serta fatwa nomor 54 tahun 2006 tentang syariah card. DSN bukannya tidak tahu atas kemungkinan riba pada produk berbasis pinjaman ini. Mereka sesungguhnya telah mengantisipasi agar produk itu tidak terjatuh pada riba melalui fatwa-fatwa tersebut dengan mengatur bahwa jasa yang diberikan oleh bank dan tarifnya tidak boleh dikaitkan dengan pinjaman yang diberikan.

Larangan pengkaitan antara pinjaman dengan jasa ini seharusnya sudah menolak eksistensi produk yang diaturnya sendiri, karena semua produk tersebut selalu menawarkan pinjaman dan jasa dalam sebuah paket. Tidak ada bank syariah yang menawarkan pinjaman tanpa bunga secara terpisah dari jasa yang mereka berikan. Kalau memang tidak ada kaitan antara pinjaman dan jasa tersebut, semestinya nasabah bisa meminjam uang tanpa harus disertai menggunakan jasa bank syariah tersebut, baik dalam bentuk pengurusan haji, titipan gadai, jasa pembayaran, atau jasa apapun. Faktanya, bank syariah hanya menawarkan pinjaman tanpa bunga dalam paket-paket jasa mereka.

Bisa dikatakan bahwa fatwa-fatwa DSN yang mengatur larangan pengkaitan pinjaman dengan jasa bukanlah fatwa yang membolehkan, tapi justru melarang penjualan produk-produk perbankan syariah tersebut. Kenyataan bahwa produk-produk berbasiskan qardh itu bisa terus dijual bank syariah hanya bisa dijelaskan oleh keengganan untuk mengakui secara jujur bahwa semua produk itu mengkaitkan antara pinjaman dan jasa bank.

Riba vs Jual Beli

Larangan riba dalam Islam mengandung hikmah agar orang tidak mencari uang gampang dari bisnis meminjamkan uang dan juga tidak gampang meminjam uang untuk memenuhi nafsu konsumtifnya. Pinjaman seharusnya merupakan aktivitas tolong-menolong antara sesama manusia. Karena tentu saja tidak ada orang yang mau menolong orang yang hanya sekedar ingin memenuhi nafsu konsumtif, maka hanya orang yang punya keperluan benar-benar penting dan mendesak saja yang akan meminjam.

Dari hikmah tersebut, kita bisa melihat alangkah melencengnya jalan yang ditempuh produk-produk pembiayaan syariah yang berbasis qardh dan yang melayani kebutuhan konsumtif. Kekeliruan itu telah dimulai sejak awal ketika niatan dalam membuat produk-produk tersebut sekedar untuk mengikuti segala jejak perbankan konvensional, dengan alasan agar tidak tertinggal dan bisa menyaingi perbankan konvensional. Apa gunanya beradu kecepatan pada jalan yang keliru? 

Ketika Allah swt menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, Dia swt memberikan solusi untuk orang mencari rizqi bukan dari riba tapi dari jual-beli. Pintu rizqi Allah swt di jual-beli sangat luas, sehingga seluruh manusia bisa hidup tanpa riba. 

Karena itu, semestinya perbankan syariah tidak merasa ruang geraknya dipersempit ketika mereka dilarang dari aktivitas ribawi. Mereka justru harus lebih memprotes Bank Indonesia yang membatasi ruang gerak mereka untuk melakukan aktivitas jual-beli.

Jual-beli yang dilakukan pun semestinya bukan berfokus pada jual-beli kredit yang kembali lagi akan berujung pemenuhan nafsu konsumtif. Fasilitas kredit diberikan hanya untuk mereka yang membutuhkan. Bukan seperti praktik sekarang di mana kredit justru diberikan pada orang yang paling tidak membutuhkannya, karena merekalah yang punya kemampuan untuk membayar lunas utangnya. 

Kalaupun regulasi dan kapasitas perbankan syariah masih tidak memungkinkan untuk melakukan jual-beli, mereka bisa tetap berfokus pada fungsi intermediasi ke sektor produktif melalui pembiayaan berakadkan kemitraan (syirkah) dengan berbagi untung-rugi. Apa bisa untung hanya dengan menyalurkan pembiayaan bagi hasil? Kalau memang tidak bisa, untuk apa nasabah penabung di bank syariah menginvestasikan dana mereka ke tabungan yang memberi mereka bagi hasil fluktuatif, bukan pendapatan bunga tetap seperti di bank konvensional. Apakah bank syariah hanya bisa mengajak masyarakat untuk berinvestasi dengan akad bagi hasil, namun mereka sendiri tidak mau melakukannya?

The Failure of Deposit Insurance and Government Bail out

Although bank deposits are short term debt contracts, banks lend the deposit funds as long term debts. To serve regular deposit withdrawal, banks allocate some percentages of the funds in forms of cash as a reserve. In normal situation, there is no problem with this method because the withdrawn funds will soon be replaced by other customers' deposits. 

However, bad lucks sometimes happen to some banks. If there are enough bad news, whether it's true or not, regarding to some bank that may affect its ability to repay all deposits, its customer start to line up withdrawing their money.  Certainly, the troubled bank can only serve the withrawal up to the amount of cash it has in the bank's vault. It may also borrow some money from other banks, usually at really high interest rate. The interest rate will becomes higher if other banks perceive the loan as risky, considering the possibility of the borrower bank closes its operation if the problem keeps worsening.

If the bank can no more borrow money from other banks, it turns to the lender of last resort: the central bank. The central bank loan usually come with high interest too, and or with several prudential requirements, including handover safe assets as collateral. 

Deposit Insurance and Government Bail Out

If even this step cannot save the banks, the troubled bank will be taken over by the deposit insurer. The deposit insurer will pay bank customers' deposits in exchange of the share of the  bank's ownership.  The deposit insurer will try to keep the bank running well, so that it can resell its share at price high enough to cover the insurer cost to pay customers' deposits. 

Most of the time, the resale price of the shares or the proceeds of bank liquidation if it should close its operaton, is not high enough and the insurer experience loses. In fact, the loses burden is shared among all banks.

The logic of the deposit insurance is just the same as a common car insurance, the intended beneficiary is the unlucky one, but it turns out that most beneficiaries are the careless ones. Regardless moral hazard incentives which any insurance create, it is unfair to let the careful individuals pay for the carelessness of others.

The problem of bank failures does not necessarily stop as a burden for deposit insurer which collects money from banks. The deposit insurer can handle the problem if there are only few small bank failures. But if there are many bank failures or one too big to fail bank, even deposit insurer can do nothing about it. At this level, government may be necessary to step in to save the troubled banks. 

Again, government often cannot recover all costs of bail out, thus it becomes taxpayers' burden. Now, it becomes much more unfair because most taxpayers have nothing to do with banking industry except as their customers, but they have to bear the burden. It is, however, often said that a collapse of banking industry will very possibly cause recession which advertently affect taxpayers. Because it is also taxpayers' concern to keep banking industry running, taxpayers should be willing to pay the cost for saving this industry.

Reckless Neighbor

Now, this kind of logic is similar to the case when you have reckless neighbor who often forget to turn the stove off  after cooking, and you are asked to pay the cost of fire safety equipment for your neighbor's house because you do not want the fire from their house spread to  your house. It is definitely unfair! Instead of you pay for their fire prevention cost, your neighbor have to choose either bearing that cost by themselves, or  paying for your loss if the fire happens to burn also your house. 

So, if it is unfair to let taxpayers bear the burden caused by bankers' fault, does it mean that we have to let economic crisis happens as credit crunch is taking place along with the bank failures? No, we don't. Indeed, we have to stop all those things happening since very beginning, at the very root of the problems, which is the vulnerability of our financial system.

As I described in the beginning of this post, our current financial system can only work under normal circumstances, when everything works. But this system is very sensitive to small disturbances. All measures currently applied to prevent this small shocks becoming larger, including deposit insurance and government bail out, costs a lot of resources paid by innocent people and inducing moral hazard.

Back to my analogy on reckless neighbor, telling them to install fire prevention system and pay it by themselves perhaps is still not enough. Neither can they be told to change their reckless behavior. What should be done is replacing their stove with automatic shut off stove.

Chicago Plan

My point is that we should transform our financial system to remove its vulnerability. I basically agree with the Chichago Plan of narrow banking. In this plan, bank is only a depository institution, not intermediary.   As merely depository institution, banks have to hold a hundred percent of deposits in form of cash reserves. Thus, they can always serve fund withdrawal and transfers any time without any risk of default.

Other institution can perform the intermediary function which always be more risky than depository function.  People who put money to intermediary institution should have been ready to accept the risk of losing their money, because they also seek the possibility of earning profit from their investment. This intermediary institutions should also protect firms from immediate liquidation of investment, thus a negative-expectation-driven rush of investor could not disturb the normal production process of companies. Thus, if some companies fail, or even some intermediary institutions fail, the panic investors of other intermediary insitutions cannot ruin the later which is still in a good condition.

Keuangan Islam, Kembalilah ke Jati Dirimu!

Hingga saat ini, sebagian besar kreasi produk keuangan Islam di Indonesia diinisiasi oleh pelaku industri keuangan Islam. Terang saja, motif pelaku ini adalah memenangkan persaingan antara mereka dengan keuangan konvensional. Persaingan antara pelaku industri keuangan terjadi pada aspek harga dan diversifikasi layanan. Permintaan fatwa produk keuangan baru didorong oleh persaingan diversifikasi layanan ini.

Sayangnya, keuangan Islam hanya menjadi pengikut dalam melakukan diversifikasi produk. Dengan demikian, produk keuangan Islam tidak memiliki keunggulan atas produk keuangan konvensional selain label Islam yang mereka bawa. Di sisi harga, produk keuangan Islam selalu kalah dari produk konvensional karena skema multi-transaksi yang digunakan dalam menghasilkan tiruan produk keuangan konvensional senantiasa memerlukan biaya transaksi yang lebih besar daripada skema transaksi tunggal utang berbunga.

Inovasi produk keuangan Islam yang memiliki diferensiasi terhadap produk keuangan konvensional juga menghadapi masalah keasingan bukan hanya dari pasar, tapi juga dari regulator. Produk keuangan Islam yang memiliki keunggulan pada aspek risk-sharing justru mendapat penalti dari regulator keuangan yang bias terhadap keamanan dana nasabah. Penalti tersebut biasanya berwujud kewajiban penambahan modal untuk mengkompensasi peningkatan risiko. 

Inkompatibilitas antara berbagai elemen industri keuangan Islam, mencakup fatwa, regulasi keuangan, dan praktik pelaku, merupakan konsekuensi dari pilihan untuk melakukan perubahan secara gradual. Keunggulan dari strategi gradual ini adalah perubahan itu bisa langsung dijalankan dan terlihat hasilnya walau sedikit demi sedikit dan banyak terkendala masalah. Pilihan strategi perubahan lain, yakni perubahan seketika, hanya mungkin dijalankan jika terdapat momentum cukup kuat yang membuat semua pihak bersedia menerima, atau paling tidak membiarkan, perubahan besar tersebut.

Bahaya terbesar yang dihadapi ketika melakukan perubahan dengan pendekatan gradual adalah kehilangan orientasi. Alih-alih mewarnai industri keuangan yang terjangkiti wabah riba dan gharar, keuangan Islam justru menjadi bunglon yang menyesuaikan warnanya dengan keuangan konvensional serta ikut tertular riba dan gharar.

Kreasi produk keuangan Islam harus menghindari riba dan gharar ini secara substantif. Substansi keduanya tidak akan hilang hanya dengan mengambil jalan memutar melalui penggunaan multiakad dalam membuat replika produk keuangan konvensional.

Terkait produk pembiayaan, lembaga keuangan Islam hanya memiliki skema bagi laba-rugi sebagai pilihan yang bebas riba selama regulator membatasi lembaga keuangan dari melakukan aktivitas sektor riil. Skema jual-beli dan penyewaan akan melanggar batasan regulator tersebut, kecuali jika transaksi jual-beli dan penyewaan itu hanya di atas kertas sedangkan praktiknya adalah sekedar peminjaman uang pada nasabah.

Kerugian lembaga keuangan Islam dari sisi penalti regulator atas risiko pembiayaan bisa dikompensasi dengan return yang lebih besar dari pembiayaan syirkah ini. Mendapatkan ceruk pasar pembiayaan profit-loss sharing sebanding dengan pangsa aset lembaga keuangan Islam yang masih sangat kecil bukanlah  kemustahilan.

Segmen gemuk pasar yang lebih memilih pembayaran tetap (fixed interest) bisa dilayani oleh lembaga keuangan Islam jika regulator telah mengijinkan mereka melakukan aktivitas jual-beli dan penyewaan yang sebenarnya. Kalaupun hal ini tidak pernah terjadi, lembaga keuangan Islam bisa melayani segmen tersebut secara tidak langsung dengan memberikan modal pada produsen dan pedagang untuk menjual secara kredit produk mereka atau menyewakannya pada pelanggan yang tidak ingin membelinya secara tunai.

Roubini: The Gold Bubble and the Gold Bugs

Profesor ekonomi dari New York University pun bicara tentang bubble emas.

The Gold Bubble and the Gold Bugs

NEW YORK – Gold prices have been rising sharply, breaching the $1,000 barrier and in recent weeks rising towards $1,200 an ounce and above. Today’s “gold bugs” argue that the price could top $2,000. But the recent price surge looks suspiciously like a bubble, with the increase only partly justified by economic fundamentals.

Gold prices rise sharply only in two situations: when inflation is high and rising, gold becomes a hedge against inflation; and when there is a risk of a near depression and investors fear for the security of their bank deposits, gold becomes a safe haven.

The last two years fit this pattern. Gold prices started to rise sharply in the first half of 2008, when emerging markets were overheating, commodity prices were rising, and there was concern about rising inflation in high-growth emerging markets. Even that rise was partly a bubble, which collapsed in the second half of 2008, when – after oil reached $145, killing global growth –the world economy fell into recession. As concerns about deflation replaced fear of inflation, gold prices started to fall with the correction in commodity prices.

The second price spike occurred when Lehman Brothers collapsed, leaving investors scared about the safety of their financial assets – including bank deposits. That scare was contained when the G-7 committed to increase guarantees of bank deposits and to backstop the financial system. With panic subsiding towards the end of 2008, gold prices resumed their downward movement. By that time, with the global economy spinning into near-depression, commercial and industrial gold use, and even luxury demand, took a further dive.

Gold rose above $1,000 again in February-March 2009, when it looked like most of the financial system in the United States and Europe might be near insolvency, and that many governments could not guarantee deposits and backstop the financial system, because banks that were too big to fail were also too big to be saved.

That panic subsided – and gold prices started to drift down again – after US banks were subjected to “stress tests,” America’s Troubled Asset Relief Program further backstopped the financial system by removing bad assets from banks’ balance sheets, and the global economy gradually bottomed out.

So, with no near-term risk of inflation or depression, why have gold prices started to rise sharply again in the last few months?

There are several reasons why gold prices are rising, but they suggest a gradual rise with significant risks of a downward correction, rather than a rapid rise towards $2,000, as today’s gold bugs claim.

First, while we are still in a world of global deflation, large, monetized fiscal deficits are fueling concerns over medium-term inflation. Second, a massive wave of liquidity, via easy monetary policy, is chasing assets, including commodities, which may eventually stoke inflation further. Third, dollar-funded carry trades are pushing the US dollar sharply down, and there is an inverse relation between the value of the dollar and the dollar price of commodities: the lower the dollar, the higher the dollar price of oil, energy, and other commodities – including gold.

Fourth, the global supply of gold – both existing and newly produced – is limited, and demand is rising faster than it can be met. Some of this demand is coming from central banks, such as those of India, China, and South Korea. And some of it is coming from private investors, who are using gold as a hedge against what remain low-probability “tail” risks (high inflation and another near-depression caused by a double-dip recession). Indeed, investors increasingly want to hedge against such risks early on. Given the inelastic supply of gold, even a small shift in the portfolios of central banks and private investors towards gold increases its price significantly.

Finally, sovereign risk is rising – consider the troubles faced by investors in Dubai, Greece, and other emerging markets and advanced economies. This has revived concerns that governments may be unable to backstop a too-big-to-save financial system.

But, since gold has no intrinsic value, there are significant risks of a downward correction. Eventually, central banks will need to exit quantitative easing and zero-interest rates, putting downward pressure on risky assets, including commodities. Or the global recovery may turn out to be fragile and anemic, leading to a rise in bearish sentiment on commodities – and in bullishness about the US dollar.

Another downside risk is that the dollar-funded carry trade may unravel, crashing the global asset bubble that it, together with the wave of monetary liquidity, has caused. And, since the carry trade and the wave of liquidity are causing a global asset bubble, some of gold’s recent rise is also bubble-driven, with herding behavior and “momentum trading” by investors pushing gold higher and higher. But all bubbles eventually burst. The bigger the bubble, the greater the collapse.

The recent rise in gold prices is only partially justified by fundamentals. Nor is it clear why investors should stock up on gold if the global economy dips into recession again and concerns about a near depression and rampant deflation rise sharply. If you truly fear a global economic meltdown, you should stock up on guns, canned food, and other commodities that you can actually use in your log cabin.

Nouriel Roubini is professor of Economics at the Stern School of Business, NYU, and Chairman of Roubini Global Economics(www.roubini.com).

Harga Emas Naik, Siapa Untung?

Orang yang punya emas? Dia hanya untung jika menjual emasnya. Akan tetapi pada saat yang sama, dia kehilangan peluang untung dari kenaikan harga berikutnya. Tapi jika dia tidak menjual emasnya, apa gunanya kenaikan harga emas baginya?

Apakah orang yang beli emas saat harga naik? Tentu saja bukan, tidak ada orang yang dikatakan untung ketika membeli di saat harga tinggi, kecuali jika harga naik lagi dan ia menjualnya kembali. Jika ini terjadi, maka kita kembali ke logika paragraf di atas.

Secara neto, masyarakat pemilik emas tidak untung, karena ketika seseorang untung dari menjual emas di harga lebih tinggi, orang lain rugi karena membelinya di harga yang lebih tinggi. Emas hanya berpindah dari satu pemilik ke pemilik yang lain. 

Jika kita mengukur kekayaan masyarakat dari kepemilikan emas, maka tidak ada kenaikan kekayaan masyarakat karena tidak ada pertambahan emas dari jual beli sesama mereka. Kekayaan pemegang emas juga tidak akan berubah jika sumber kenaikan harga emas berasal dari penurunan nilai mata uang yang menjadi patokan perhitungan harganya. Kekayaan pemegang emas emas hanya akan naik jika nilai tukar (term of trade) emas naik terhadap barang dan jasa lain. Faktanya, inilah yang sedang terjadi saat ini, dimana harga emas naik lebih cepat dari barang dan jasa lain. 

Namun ingat, keuntungan dari kenaikan nilai tukar itu tidak akan bisa dinikmati jika emas hanya ditukarkan dengan uang, lalu selesai anda merasa lebih kaya karena memiliki uang lebih banyak. Kenaikan nilai tukar hanya bisa dinikmati ketika emas itu ditukarkan dengan barang dan jasa lain. Tentu saja karena emas saat ini bukan mata uang, anda harus menjual dulu emas itu, lalu baru dibelikan barang dan jasa lain. Percuma anda merasa lebih kaya karena merasa nilai tukar emas yang anda miliki naik, tapi tidak bisa menikmati buah dari kenaikan nilai tukar tersebut karena anda tidak pernah menggunakannya. 

Penikmat keuntungan utama dari kenaikan harga emas adalah produsen emas, yakni perusahaan tambang emas dan negara penghasil emas. Merekalah penerima keuntungan terbesar dari kenaikan harga emas, karena di saat yang sama biaya produksi relatif tetap. Perusahaan tambang emas dan negara penghasil emas untung karena mereka menjual emasnya, bukan karena mereka menyimpannya. 

Seandainya seseorang bisa kaya hanya dari menyimpan emas, tentu tidak perlu ada penambangan emas sama sekali. Pemilik lokasi tambang cukup menyimpan emasnya di dalam tanah, tidak perlu menambangnya keluar dari tanah, bahkan ia bisa hemat ongkos pertambangan. Ia hanya tertawa-tawa melihat adanya kenaikan harga emas di sekelilingnya karena merasa dialah pemilik emas terbanyak.

Anda lihat betapa bodohnya orang seperti ini? Ini adalah karikatur orang yang menyimpan terus emasnya karena mengharapkan kenaikan harga. Dalam komik, karakter yang paling mencerminkan orang seperti ini adalah Paman Gober, yang puas hanya dari mandi uang, tanpa ingin menikmati barang dan jasa yang bisa dibelinya dari uang tersebut.

Jadi siapa yang untung dari kenaikan harga emas, jawabannya adalah orang yang menjual emasnya dan dibelikan dengan barang dan jasa lain. 

Bukti Emas Bubble (III): Harga Pangan

Apakah harga komoditas kebutuhan hidup naik seiring harga emas? Jawaban pertanyaan ini akan menentukan apakah memang penurunan nilai uang-lah yang menyebabkan kenaikan tajam harga emas sejak 2002. Saya coba mengikuti link yang diberikan saudara Rony Mukhlison dalam komentarnya terhadap posting Bukti Bubble Emas (II). Anehnya, saya tidak menemukan bukti yang mengiyakan pertanyaan di atas.

Di bawah ini, anda bisa melihat grafik harga-harga berapa komoditas pangan pokok di Amerika Serikat yang saya dapatkan dari situs indexmundi yang ditunjukkan oleh saudara Rony.

Tabel di bawah menunjukkan rata-rata kenaikan harga 7 macam komoditas yang grafiknya saya tampilkan di atas. Sebelum 2007, hanya gula, gandum, dan jagung yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi mendekati kenaikan harga emas. Gula, gandum dan jagung naik sekitar 9-10% per tahun, sementara emas naik 12% per tahun. Komoditas lain hanya mengalami kenaikan rata-rata kurang dari 5% per tahun.

(Update: pada perhitungan sebelumnya, saya salah memasukkan angka pangkat ketika menghitung rata-rata geometrik periode 2007-2011. Setelah diperbaiki, angka untuk kapas, gandum, jagung, dan ayam menjadi lebih besar. Saya juga tambahkan komoditas emas sebagai pembanding.)

Perhitungan yang keliru:

Perhitungan setelah diperbaiki:

Ketika krisis keuangan mulai berjalan di tahun 2007, kecuali ikan dan gandum, semua komoditas mengalami akselerasi kenaikan harga yang tajam, sekitar dua kali lebih cepat dari semula. Bahkan untuk kapas, kenaikan harga 3,5 kali lebih cepat dari semula.  Kenaikan harga emas juga menjadi dua kali lebih cepat, dari 12% menjadi 24%. Namun jika sebelum 2007, ada tiga komoditas yang kenaikan harganya mendekati emas, sejak 2007 hanya gula yang cukup dekat, yakni 21%. Kenaikan harga komoditas lainnya pasca 2007 masih di bawah 15%, sehingga masih selisih lebih dari 9% dari kenaikan harga emas.

Setelah koreksi perhitungan, kenaikan harga emas masih lebih tinggi daripada kenaikan harga komoditas lain. Memang perbandingan antara emas dan komoditas lain tidak sebesar perkiraan sebelumnya ketika terjadi kekeliruan perhitungan. Tapi kesimpulan umum bahwa harga emas naik jauh lebih cepat dari komoditas lain masih tetap valid.

Kembali lagi, hal ini membuktikan bahwa kenaikan harga emas tidak bisa semata-mata dicari sebabnya dari penurunan nilai uang. Ketika satu barang atau jasa mengalami kenaikan harga jauh lebih cepat dari lainnya, maka kemungkinannya jika tidak ada pelambatan pasokan, pasti ada pergeseran permintaan ke arah komoditas tersebut.

Apa yang menyebabkan pergeseran permintaan ke emas? Dari timing perubahan tren harga emas yang terjadi pasca pecahnya dot com bubble, pelonjakan volume transaksi future emas di waktu yang bersamaan, serta euforia membeli emas yang bisa kita amati dari berita dan kejadian di sekitar kita (sudah saya paparkan di posting-posting sebelumnya), maka saya simpulkan lonjakan permintaan itu datang dari permintaan spekulatif. Dan kenaikan harga dari aktivitas spekulasi selalu hanya menjadi gelembung yang siap pecah sewaktu-waktu.

Bukti Emas Bubble (II): Inflasi dan Cadangan Emas

Ternyata banyak juga teori konspirasi yang menjelaskan mengapa emas sekarang masih undervalued. Konspirasi hanya bisa dilakukan oleh kartel. Tapi kartel penjual selalu ingin harga tinggi, bukan harga rendah. Hanya kartel pembeli yang ingin harga tetap rendah. 

Faktanya kita tahu, jumlah produsen emas (perusahaan tambang) hanya sedikit, sementara pembelinya jutaan orang di seluruh dunia. Ketahuan kan siapa yang mungkin buat kartel: produsen. Apa yang dilakukan oleh kartel produsen? Membatasi produksi agar harga naik. Teori konspirasi yang logis seharusnya memprediksi harga emas overvalued bukan undervalued. 

Terlepas ada kartel atau tidak, supply emas dari tambang relatif stabil. Karenanya, perubahan tren harga emas dari tahun 2002 cenderung dijelaskan dari sisi permintaan. Bubble tidaknya kenaikan harga emas bergantung apakah kenaikan permintaan didominasi motif fundamental atau spekulatif. Kenaikan harga yang berasal dari peningkatan permintaan spekulatif selalu menjadi gelembung yang siap pecah sewaktu-waktu.

Karenanya, orang yang berpendapat bahwa kenaikan harga emas akan berlangsung lama akan memaparkan bukti-bukti bahwa memang terjadi kenaikan permintaan fundamental. Tapi kembali lagi, masalahnya bukan ada-tidaknya kenaikan permintaan fundamental, tapi apakah motif fundamental itu dominan dalam kenaikan permintaan emas. Selama motif spekulatif dominan, maka overshooting harga akan terjadi. Overshooting yang tidak segera terkoreksi, bahkan semakin jauh meninggalkan harga fundamentalnya inilah yang disebut bubble.

Bukti Emas Bubble: Dominasi Spekulasi

Banyak cerita yang bisa digunakan untuk rasionalisasi bahwa kenaikan harga emas saat ini akan terus berlangsung, sebagaimana yang ditulis oleh Muhaimin Iqbal, pemilik Gerai Dinar. Cerita semacam ini selalu muncul mengiringi bubble di mana saja dan kapan saja. Ketika harga properti di AS sedang melonjak, banyak pakar dari penasihat keuangan dan properti yang menulis bahwa kenaikan harga properti saat itu fundamental, bukan bubble, dan karenanya akan terus berlangsung. Dan kita tahu bagaimana ujungnya: krisis subprime mortgage yang membawa keruntuhan lembaga keuangan dan perekonomian Amerika dan Eropa.

Di posting sebelumnya, sudah saya tunjukkan bahwa tren kenaikan harga emas baru dimulai tahun 2002, setelah dua dekade sebelumnya mengalami tren menurun. Apa yang menyebabkan perubahan tren ini? Jika kita ikuti peristiwa yang terjadi sebelumnya adalah kejatuhan harga-harga saham di AS di tahun 2001. Kejatuhan ini disebabkan oleh pecahnya bubble dot com, yakni bubble harga saham perusahaan IT dan berbasis internet.

Index Komposit NASDAQ

Gelembung Harga Emas

Siapa yang tidak tergiur untuk "investasi" emas, jika harganya terus mengalami kenaikan rata-rata 18% per tahun sepanjang periode 2002-2010. Tahun ini kenaikannya jauh lebih spektakuler, hingga 15 September 2011 ini harga sudah naik 50% dibanding rata-rata tahun 2010.

Namun justru di sinilah letak bahayanya. Semakin tinggi pohon yang dinaiki, semakin sakit ketika terjatuh. Semakin tinggi harga emas dan semakin banyak orang yang ikut membeli, maka akan semakin banyak korban ketika harga emas jatuh dan semakin besar kemungkinan krisis mengikuti.

Apa iya harga emas bisa jatuh, bukankah sudah 10 tahun emas mengalami kenaikan harga terus-menerus? Kalau kita tarik horizon kita lebih jauh lagi ke belakang, harga emas pernah mengalami tren menurun dari tahun 1980 ketika harga masih $613 hingga mencapai titik terbawah di tahun 2001 seharga $272. Kejatuhan terbesar harga emas terjadi pada tahun 1981, turun 25%, setelah tahun sebelumnya naik spektakuler 99%.

Obat Krisis Bukan Kebijakan Moneter, tapi Kebijakan Pembiayaan

Dalam sejarah ekonomi, penurunan nilai mata uang (currency debasement) oleh negara merupakan salah satu penyebab krisis, bukan penyembuh. Ironisnya di masa ini, sebagian besar ekonom percaya bahwa penurunan nilai mata uang adalah salah satu jalan keluar dari resesi. Penurunan nilai mata uang ini dikenal sebagai kebijakan moneter ekspansif, atau kebijakan uang longgar (easy money).

Mayoritas ekonom lebih mempercayai efektivitas kebijakan moneter dalam meredakan siklus ekonomi daripada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif berupa defisit menjadi tidak efektif karena kenaikan permintaan utang akibat baru pemerintah akan mendorong tingkat bunga naik dan mengurangi investasi, biasa dikenal sebagai efek mendesak keluar (crowding out). Sementara kebijakan moneter longgar justru berdampak menurunkan tingkat bunga sehingga menarik lebih banyak konsumsi dan investasi.

Namun di saat resesi besar seperti yang dialami Amerika Serikat sejak 2008 hingga sekarang, atau yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 hingga sekarang, kebijakan moneter longgar tidak mampu mendorong ekonomi karena sistem intermediasi mengalami kemacetan bukan hanya dari sisi pasokan tapi juga permintaan. Dari sisi pasokan, keruntuhan lembaga keuangan membuat mereka mengurangi penyaluran kredit. Kondisi ekonomi lesu juga mengurangi permintaan kredit untuk investasi maupun konsumsi.

Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal lebih efektif untuk mendorong perekonomian. Belanja pemerintah bisa ditingkatkan untuk mengkompensasi penurunan belanja rumah tangga dan perusahaan. Crowding out cenderung tidak terjadi di situasi seperti ini karena dana yang masuk ke pemerintah adalah dana yang cari aman, bukan dana yang cari imbalan tertinggi. Kesuksesan pemerintah menghindari crowding out bergantung pada reputasi kreditnya. Jika investor mempersepsi utang pemerintah tidak lebih aman dari utang swasta, maka crowding out tetap akan terjadi.

Jika resesi yang melanda perekonomian masih berskala ringan, maka mayoritas ekonom lebih menganjurkan penggunaan kebijakan moneter ekspansif. Di sinilah titik tembak kritik saya.  Kebijakan moneter ekspansif berkonsekuensi penurunan nilai mata uang. Padahal saya ungkapkan di awal bahwa dalam sejarah penurunan nilai mata uang senantiasa terkait dengan masalah ekonomi, khususnya inflasi.

Argumen pendukung kebijakan moneter adalah bahwa peningkatan jumlah uang beredar akan mendorong tingkat bunga turun sehingga memberi insentif masyarakat untuk mengambil kredit baik untuk konsumsi maupun investasi. Peningkatan inflasi akibat terlalu banyak uang beredar justru dapat menjadi alat untuk untuk mendorong rumah tangga dan perusahaan membelanjakan uangnya. Resesi dalam perekonomian cenderung dibarengi dengan deflasi, sehingga inflasi justru merupakan indikator pemulihan ekonomi.

Jika yang diinginkan adalah penurunan biaya kredit, maka ada alternatif yang lebih cepat memangkas biaya kredit, yakni larang pemungutan bunga atas kredit sama sekali. Orang yang masih membutuhkan pinjaman dapat memperolehnya dengan dua cara. Jika kebutuhan pinjaman untuk produktif, maka pengusaha dapat memperoleh dana dengan menjual sebagian saham kepemilikan perusahaannya pada investor. Jika pinjaman dimotivasi kebutuhan konsumtif, maka orang bisa mendapatkannya tanpa bunga dari keluarga, tetangga, rekanan, dan lembaga sosial.

Pelarangan bunga tidak hanya relevan dalam masa krisis, namun urgensinya semakin terasa di saat krisis. Situasi ekonomi lesu membuat bisnis malas mengambil utang karena jika bisnisnya gagal ia masih harus mengembalikan pokok utang plus membayar bunga. Dalam situasi resesi, bisnis perlu didorong untuk bangkit dengan memberikan pembiayaan yang relatif bebas risiko berupa penyertaan modal.

Solusi ini menghadapi masalah jika investor terlalu takut untuk mengambil risiko dengan menanam modal, bukannya memberikan pinjaman. Apalagi, situasi krisis semakin menurunkan kepercayaan investor bahwa bisnis tersebut dapat mencetak cukup keuntungan. Interaksi antara permintaan dan penawaran modal akan menghasilkan tingkat harga saham yang membawa keduanya pada keseimbangan. Investor akan lebih untung untuk berinvestasi di saat resesi karena harga saham cenderung lebih rendah. Keuntungannya akan meningkat ketika perekonomian pulih karena tingkat imbal investasinya lebih tinggi.

Dengan cara ini, upaya pemulihan resesi tidak perlu lagi melibatkan penurunan nilai mata uang yang merugikan masyarakat berpendapatan tetap. Peningkatan jumlah uang beredar belum tentu tersalurkan ke sektor riil, sebaliknya seringkali justru dimanfaatkan untuk berspekulasi yang dapat ditengarai dari penggelembungan harga aset dan komoditas. Penggelembungan ini sendiri berpotensi untuk menjadi pemicu krisis berikutnya.

Wanita di Antara Pekerjaan dan Rumah Tangga

Apa yang menyebabkan tren penundaan pernikahan di masyarakat? Artikel di the Economist menyebukan bahwa negara-negara Asia yang ekonominya tumbuh pesat, semakin banyak wanita menunda menikah karena mereka lebih mementingkan bekerja. Kalau di Indonesia, sebab utama penundaan menikah bukan pekerjaan, tapi sekolah/kuliah. Baik yang bersangkutan maupun orang tuanya biasanya menolak atau tidak memikirkan untuk nikah sebelum selesai sekolah/kuliah karena sekali nikah dan punya anak, akan lebih sulit untuk melanjutkan sekolah. Makanya kalau zaman dulu orang Jawa menikah di usia belasan tahun, sekarang orang baru menikah di usia 20-30an.

Pria Indonesia cenderung menunda menikah hingga punya penghidupan yang mencukupi untuk menghidupi keluarganya, atau paling tidak punya prospek untuk itu. Penundaan ini berdampak ke wanitanya yang juga tertunda menikah, akhirnya memilih bekerja untuk mengisi waktu. Polanya mungkin memang berbeda dengan wanita di barat yang justru memilih bekerja karena mereka tidak mau bergantung pada pria setelah menikah, sehingga mereka juga punya daya tawar saat bercerai. Untuk Indonesia yang tingkat perceraian masih relatif rendah, kebutuhan wanita untuk membangun kemandirian memang tidak sebesar di barat.

Selain faktor kesejahteraan, faktor yang cukup signifikan dalam keputusan wanita meneruskan pendidikan dan bekerja adalah peningkatan status. Wanita yang berpendidikan rendah dan berstatus ibu rumah tangga cenderung merasa lebih rendah ketika bersama wanita lain yang berpendidikan tinggi dan bekerja. Di Indonesia, mungkin pekerjaan belum terlalu dituntut dari wanita sebagaimana pendidikan. Tapi ketika pendidikan semakin tinggi, opportunity cost dari tidak bekerja juga lebih tinggi. Bukan hanya potensi pendapatan yang bisa diraih dari bekerja, tapi juga biaya dan effort pendidikan yang selama ini ditempuhnya menjadi tidak terkompensasi jika tidak digunakan untuk pekerjaan yang relevan.

Pekerjaan ibu rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan yang tidak butuh pendidikan tinggi, cukup di-outsource pada orang lain yang berpendidikan rendah SD-SMP. Padahal sebenarnya pekerjaan ibu rumah tangga bukan sekedar teknis dapur-sumur-kasur, tapi juga tugas yang butuh keahlian dan intelektualitas seperti manajemen keuangan keluarga (wealth management), pendidikan anak dan remaja (childhood and youth education). Konsultan wealth management dibayar mahal untuk melakukan pekerjaannya. Pendidikan massal di sekolah tidak bisa menggantikan bimbingan individual orang tua.

Pengurangan intensitas bimbingan individual karena kedua orang tua sibuk bekerja mengurangi perkembangan potensi anak. Namun intensitas tinggi bimbingan juga akan kurang berarti jika orang tua yang menjadi pembimbing tidak punya cukup skill untuk itu. Mungkin perlu diadakan pendidikan tinggi S1-S3 Jurusan Ibu Rumah Tangga yang mempelajari pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dengan baik.

Keuangan Islam: Maju atau Mundur?

Evaluasi perkembangan keuangan Islam bisa diukur dari sisi kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas jelas terjadi kemajuan dengan pertumbuhan tinggi aset. Namun bagaimana dengan kualitas kepatuhan syariahnya?
Jika kita cermati ide awal keuangan Islam adalah keuangan yang berbasis bagi laba dan rugi. Namun pada praktiknya, pembiayaan berbasis bagi laba-rugi ini kalah dominan dibandingkan pembiayaan berimbalan tetap berbasis utang dan jual-beli.

Di Indonesia, statistik porsi pembiayaan bagi hasil bank syariah cenderung meningkat sepanjang waktu. Padahal kenyataannya, bank syariah hanya melakukan channeling/executing dana ke BMT dengan akad mudharabah, namun terdapat syarat bahwa penyaluran dana tersebut hanya boleh menggunakan akad murabahah. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada keuangan Islam di Indonesia tidak berbeda dengan negara lainnya, yakni murabahah menjadi akad dominan dan porsi mudharabah/musyarakah tidak signifikan.

Perlukah Utang untuk Beli Motor, Mobil, Rumah, dll?

Pada prinsipnya, seorang muslim seharusnya menghindari utang kecuali jika ada kebutuhan mendesak. Sebaliknya, seorang muslim sangat dianjurkan memberikan utang juga dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak saudaranya itu.

Namun kini banyak muslim yang terbawa arus konsumtif masyarakat Barat yang suka membeli sesuatu yang bukan kebutuhan mendesak dengan cara berutang. Cobalah evaluasi secara jujur, apakah betul-betul sudah tidak ada alternatif lain sehingga kita perlu berutang untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, atau lainnya?


Jika memang belum punya uang cukup untuk beli mobil, cukuplah beli sepeda motor dulu. Kalau masih belum mampu beli sepeda motor, bisa beli sepeda onthel. Kalau jaraknya terlalu jauh untuk ditempuh dengan sepeda onthel, kita masih bisa naik angkutan umum baik bis, KRL, ojek, bajaj, maupun becak.

Kalau belum punya cukup uang untuk beli rumah, bisa ngontrak dulu. Uang tabungan untuk beli rumah biar tidak tergerus inflasi bisa diinvestasikan dulu. Kalau mau dihitung benar-benar, secara finansial jauh lebih menguntungkan kontrak rumah sembari investasikan tabungan di sektor riil.

Kalau ngontrak rumah pun ga mampu, bisa ngekost 1 kamar dulu. Kasihan dengan keluarga jika hanya tinggal di 1 kamar, sementara keluarga titip di mertua dulu.

Jika kita bertekad kuat untuk menghindari utang dan hidup sesuai dengan kemampuan, insya Alloh selalu ada cara lain. Kecuali jika sudah terkait kebutuhan hidup yang dasar, barulah kita perlu menahan malu untuk berutang. Ironinya kini, orang justru bangga jika bisa berutang di bank dan semakin kaya orangnya justru semakin banyak utangnya. Orang kaya banyak ditawari kredit, orang miskin justru sulit dapat utangan.

Beda Riba dengan Jual Beli

Hubungan bay' (jual beli) dengan ijarah sebagaimana hubungan riba fadhl dengan riba naasi'ah. Dalam bay' dan riba fadhl, kepemilikan barang/uang penjual diserahkan pada pembeli dengan harga yang melebihi pokok modal. Sementara pada ijarah dan riba naasi'ah, barang/uang itu dipinjamkan (pokok kembali) dengan imbalan (tambahan atas pokok).

Jika jual beli dan riba sama-sama pertukaran/peminjaman dengan tambahan/imbalan, lalu apa beda jual beli dan riba? Apa benar bedanya cuma di akad?


Makanya saya tidak setuju dengan pernyataan beda bunga (riba) dengan murabahah (jual beli) hanya pada akad saja, praktiknya sama-sama bank kasih uang lalu nasabah mengembalikan lebih banyak. Lalu diumpamakan kasus nikah dan zina, bahwa beda keduanya hanya pada akad, intinya sama yakni hubungan seksual.

Nikah dan zina bedanya bukan cuma di akad. Perbedaan nikah dan zina seperti perbedaan bumi dan langit.

Nikah bukan cuma kebebasan beraktivitas seksual, namun mencakup tanggung jawab dunia dan akhirat. Tanggung jawab dunia memberikan nafkah pada istri dan anak, memelihara dan mendidik anak agar mampu survive di dunia. Tanggung jawab akhirat memelihara keluarga dari api neraka. Sementara zina cuma satu aspek saja: kesenangan seksual.

Kalau beda nikah dan zina cuma akad, gampang aja datang ke pelacuran lalu melangsungkan akad nikah, tukang parkir jadi saksi pun jadi. Kalau pelacurnya sudah janda, tidak perlu ada wali. Bahkan kalau mau cari-cari pendapat fiqh yang memudahkan, ada juga yang membolehkan wanita dewasa menikah tanpa wali.

Sama juga untuk kasus jual beli dan riba, kesamaan keduanya adalah pertukaran serta ada tambahan/keuntungan untuk penjual. Dalam riba, uang yang didapat lebih dari uang yang diberikan. Dalam jual beli, uang yang didapat lebih dari uang modal.

Tapi perbedaan keduanya bukan cuma pada akad. Perbedaan riba dan jual beli seperti perbedaan bumi dan langit!

Dalam jual beli, penjual bukan cuma memberi barang dagangan (pokok modalnya), tapi juga memberikan manfaat tambahan seperti manfaat lokasi (tidak perlu pergi jauh beli ke produsen), dan juga menanggung risiko atas barang dagangan dari pemasok hingga diserahkan ke pembeli. Orang yang menyewakan barang juga masih menanggung risiko dan pemeliharaan barang yang disewakan. Manfaat tambahan dan penanggungan risiko itulah yang patut diberi imbalan dengan keuntungan.

Sementara dalam pinjaman dan pertukaran uang, tidak ada tambahan manfaat dan tanggungan risiko atas uang pokoknya. Karenanya, orang tidak berhak mendapatkan imbalan dari meminjamkan dan menukarkan uang.

LKS juga bisa mengambil pelajaran dari sini, bahwa perbedaan antara produk mereka dengan produk konvensional semestinya bukan cuma di akad. LKS harus memberikan manfaat dan menanggung risiko agar berhak mendapatkan imbalan. Jika unsur manfaat dan risiko itu tidak terdapat dalam praktik murabahah maupun mudharabah/musyarakah, maka LKS tidak berhak menarik keuntungan.