Dongeng Gank Century

Alkisah ada sekawanan rampok kakap berjuluk Gank Century. Suatu saat mereka terkepung polisi ketika sedang merampok bank karena seorang karyawan berhasil membunyikan alarm. Para penembak jitu sudah mengincar kepala seluruh anggota Gank Century.

Namun Gank Century tak kurang akal. Mereka telah membawa bom yang cukup untuk meledakkan bangunan bank sehingga mengubur seluruh sandera. Jika ada seorang saja anggota mereka ditembak polisi, bom itu akan diledakkan.

Pimpinan polisi berunding apakah mereka akan menyuruh penembak jitu untuk menembak seluruh perampok dengan risiko ada perampok yang selamat dan menekan tombol pemicu bom. Akhirnya mereka memutuskan untuk membiarkan perampok itu pergi, dengan harapan bisa menangkap perampok itu di lain waktu ketika tidak ada lagi risiko sebesar itu.

Melenggangnya kawanan perampok Gank Century dengan membawa hasil rampokan mereka memicu kemarahan pimpinan bank dan masyarakat. Mereka menuduh polisi bodoh dan pengecut sehingga membiarkan perampok pergi begitu saja. Bahkan muncul desas-desus bahwa pimpinan polisi bersekongkol dengan perampok.

Tertangkapnya sebagian anggota Gank Century di kemudian hari tidak cukup untuk membersihkan nama dan mengembalikan reputasi pimpinan polisi. Masyarakat masih mempersoalkan besarnya kerugian akibat perampokan. Mereka menganggap risiko bom meledak terlalu dibesar-besarkan polisi untuk mengesahkan keputusan mereka.

Di kemudian hari, ditemukan aliran dana dari Gank Century ke salah seorang pimpinan polisi yang terlibat dalam keputusan melepas mereka. Walau demikian, para pimpinan polisi lain yang bersih tetap bersikukuh bahwa penilaian dan keputusan mereka akan tetap sama walau tidak ada oknum yang bersekongkol. Keputusan pelepasan perampok mereka anggap jauh lebih baik daripada mempertaruhkan nyawa puluhan nasabah dan karyawan bank yang menjadi sandera.

Peran Pasar dan Negara: Inti Debat Neoliberal vs Ekonomi Kerakyatan

Kemarin malam, saya menonton diskusi tentang ekonomi kerakyatan di TVRI yang menghadirkan cawapres Prabowo. Satu ungkapan Prabowo yang terngiang cukup keras adalah bahwa pemerintah tidak boleh hanya jadi wasit, namun harus campur tangan langsung untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Bentuknya antara lain adalah pemberdayaan BUMN untuk menggerakkan ekonomi, membalikkan arus privatisasi saat ini.

Anda setuju? Perlu diingat bahwa kebijakan privatisasi diambil tidak hanya karena desakan IMF, tanpa rasionalisasi sama sekali. BUMN telah lama dikenal sebagai sapi perah bukan hanya penguasa, namun juga swasta yang bermitra dengannya. Kabarnya banyak BUMN merugi karena inefisiensi pengelolaan maupun kebocoran yang tidak ada kaitannya dengan operasional BUMN.

Kalau BUMN sudah rugi, pada akhirnya pemerintah juga yang diminta menutupi kerugian tersebut dengan anggaran negara. Uang yang semestinya bisa digunakan untuk kemanfaatan rakyat justru digunakan untuk mensubsidi BUMN yang dikelola dengan buruk.

Privatisasi dianjurkan untuk mengobati BUMN bermasalah seperti ini. Kepemilikan swasta diharapkan dapat menegakkan disiplin pengelolaan. Jika inefisiensi terjadi lagi, pasar akan meresponnya dengan kejatuhan harga saham. Kerugian tidak akan ditolerir oleh pemilik swasta. Pemilik swasta merasa lebih baik melikuidasi perusahaan yang rugi terus-menerus. Likuidasi ini bagi manajemen dan karyawan berarti kehilangan pekerjaan. Karenanya, mereka akan berusaha mencegah jangan sampai perusahaan merugi.

Sayang sekali, tujuan baik privatisasi disalahgunakan oleh oportunis asing maupun domestik. Dengan menumpangi privatisasi, pemodal asing mengambil alih BUMN dari tangan pemerintah.

Mending jika BUMN yang dibeli memang perusahaan yang selama ini merugi. Kenyataannya, BUMN yang dijual justru yang selama ini berkinerja cukup bagus dan memiliki prospek yang sangat baik. Pola ini paling nampak dalam kasus privatisasi Indosat dan Telkomsel. Kedua BUMN ini memimpin pasar oligopolis pada sektor telekomunikasi yang mengalami pertumbuhan tercepat di Indonesia.

Kegagalan privatisasi juga disebabkan metode pengalihan saham dengan menjualnya pada investor strategis. Pemilihan investor strategis sangat tidak transparan dan rawan korupsi. Metode penjualan di bursa saham jauh lebih transparan dan memastikan adanya disiplin pasar.

Pemerintah saat itu beralasan bahwa pemilihan investor strategis akan memastikan terjadinya transfer teknologi dari investor strategis ke BUMN yang diprivatisasi. Masalahnya, tidak ada ukuran dan cara evaluasi yang pasti untuk mengetahui apakah transfer teknologi tersebut benar-benar terjadi pasca pengalihan.

Kegagalan privatisasi di Indonesia dikontribusi sebagian oleh proses penyelenggaraan negara yang buruk. Kegagalan pengelolaan BUMN juga disebabkan buruknya penyelenggaraan negara. Masalah terjadi dengan atau tanpa privatisasi, karena sumber masalahnya bukan pada privatisasi, melainkan pada kegagalan negara.

Pasar di mana pelakunya mengejar kepentingan diri masing-masing memang tidak bisa menjamin pemerataan. Di sisi lain, kita punya negara yang tidak bisa diandalkan. Seperti kampanye Ronald Reagan, "the state is not the solution, the state is the problem".

Prabowo menyadari hal ini di tengah pemaparan usulannya mengenai penggunaan BUMN sebagai penggerak ekonomi dengan menyebut bahwa memang selama ini belum sempurna namun bisa diperbaiki. Pengertian "belum sempurna" ini yang sering luput dari pendukung liberalisasi. Kebelumsempurnaan mencerminkan adanya manfaat, walaupun tidak sepenuhnya sesuai harapan.

Program pemerataan seperti BLT dan program pemberdayaan lain memang belum mampu mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan, namun bukannya tanpa guna. Pengendalian harga bahan pokok oleh BULOG mungkin tidak sepenuhnya efektif dan banyak kebocoran, namun tanpa BULOG harga bahan pokok jauh lebih tak terkendali.

Kaidah yang perlu diterapkan adalah, "kalau tidak dapat semua, jangan dibuang semua". Intervensi negara dalam setiap ranah kehidupan selalu diwarnai ketidaksempurnaan, namun tanpa intervensi tersebut banyak ketidakadilan dan ketelantaran.

Korupsi memang menghambat pencapaian kesejahteraan, namun eksistensi korupsi tidak menihilkan kemampuan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat. China dan India adalah contoh negara yang tumbuh cepat walau korupsi masih dipraktikkan secara luas.

Pemberantasan korupsi dan intervensi pemerintah dalam ekonomi adalah dua masalah yang berbeda dan dapat dijalankan secara paralel. Walau pemberantasan korupsi belum selesai, intervensi pemerintah dalam ekonomi tetap dapat berjalan dan memberikan hasil.

Perekonomian kita memang memerlukan penyesuaian struktural agar fundamen lebih kokoh. Namun penyesuaian tersebut harus dijalankan secara pelan dan bertahap, sambil memperhatikan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Penyesuaian tergesa-gesa yang dipaksakan oleh IMF dan ditunggangi banyak kepentingan justru membawa masalah yang bisa jadi lebih besar daripada masalah asal.

Kemandirian Mikro vs Makro

Ada cerita menarik tentang pembangunan Singapura yang dilontarkan oleh seorang audien dalam seminar yang diselenggarakan National Press Center Indonesia bertajuk "Kemandirian untuk Kesejahteraan Bangsa" di FE Universitas Airlangga hari ini. Audien tersebut menyampaikan penuturan Lee Kuan Yew mengenai strategi pembangunan Singapore.

Secara singkat, Lee Kuan Yew menuturkan bahwa pada saat Singapore baru merdeka, ia menargetkan bahwa dalam 10 tahun Singapore harus bebas pengangguran. Maka kemudian ia menempuh jalan apapun yang dapat mewujudkan target ini. Investasi asing diundang dengan agresif, yakni dengan memberi tax holiday hingga 10 tahun dan pengurusan perijinan investasi selesai hanya dalam 1 hari. Hasilnya, nol pengangguran tercapai tidak sampai 10 tahun, melainkan hanya dalam 4 tahun! Bahkan, Singapore setelah itu harus mengimpor tenaga kerja asing untuk menutupi kekurangan tenaga kerja lokal.

Target berikutnya adalah meningkatkan penghasilan pekerja. Target ini dicapai dengan meningkatkan industri capital-intensive dan mengurangi industri labor-intensive. Industri capital-intensive adalah industri dengan produktivitas per tenaga kerja yang tinggi, karenanya ia mampu menggaji tinggi pekerjanya.

Apa hubungan cerita tersebut dengan kemandirian? Saya menangkap bahwa kemandirian yang dikejar Singapore adalah kemandirian pada level individu, dengan mengesampingkan ego kemandirian pada level makro.

Pekerjaan adalah sarana individu memperoleh kemandirian. Dengan terbebas dari menggantungkan diri secara ekonomi pada orang lain, individu bebas menentukan pilihan sendiri pada ranah nilai, sosial, maupun politik.

Namun Singapore mengorbankan kemandirian pada level makro dengan membuka pintu investasi selebar-lebarnya pada pemodal asing. Mungkin Singapore tidak melihat adanya esensi penting dari kemandirian pada level makro ini, atau maksimal kalah penting daripada kemandirian level individu.

Pada kasus Indonesia, kemandirian mikro masih sangat memprihatinkan. BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran pada Agustus 2007 masih berada pada level 9,11 persen. Padahal, kita tidak mengalami krisis parah seperti Amerika Serikat yang baru mencapai tingkat pengangguran 8,9 persen pada April 2009.

Dengan gambaran kemandirian mikro yang buruk seperti ini, masih perlukah kita mempertahankan kemandirian makro, misal dengan tidak menyetujui liberalisasi investasi asing?

Argumen utama penentang liberalisasi investasi asing ada dua: bahwa investasi asing menyerap surplus lebih besar daripada dana yang ditanamkan, dan; bahwa investasi asing mengeruk sumber daya alam dengan memberikan pendapatan yang tidak sebanding. Dua proposisi tersebut perlu diuji secara empirik. Ada yang berminat mengujinya?

Berjasakah Soeharto?

Investor Daily (27/1) mengutip komentar Hadi Soesastro tentang Soeharto, "Tentu sederet prestasi yang luar biasa dari kepemipinan beliau yang tidak bisa dilupakan. Namun, kalaupun ada hal negatif seperti berkembangnya kronisme yang mengakar di semua bidang kehidupan, tentu ini adalah bagian kedua dari cerita soal Pak Harto,"

Hanya Tuhan yang berwewenang untuk menimbang mana yang lebih berat antara jasa dan dosa Soeharto pada Indonesia. Secara etik, kita memang tidak layak untuk menjelek-jelekkan orang yang (barusan) meninggal. Lebih pantas bagi kita untuk membicarakan jasa-jasanya.

Secara riil, kepemimpinan Soeharto telah mengentaskan ekonomi Indonesia dari krisis yang amat buruk di penghujung Orde Lama. Soeharto memilih tim ekonomi yang tepat, yakni mereka yang sering disebut Mafia Berkeley.

Tim ekonomi tersebut berisikan lulusan Amerika Serikat yang sepakat untuk bersikap pragmatis dan efisien. Gagasan pembangunan yang mereka usung tidak akan berjalan tanpa dukungan kekuasaan Soeharto. Gagasan mereka sering bertentangan dengan kepentingan elit politik dan birokrasi. Tanpa dukungan Soeharto, banyak perbaikan tidak dapat kita nikmati seperti sekarang ini.

Saya pribadi melihat Soeharto bukanlah musibah bagi bangsa ini. "Jika" pengganti Soekarno bukan Soeharto, belum tentu keadaan dapat lebih baik. Segala macam penyakit negara (korupsi, nepotisme, ketidakadilan hukum)yang dikambinghitamkan pada Soeharto telah meluas sejak sebelum dia berkuasa. Kesalahan Soeharto adalah ia tidak menumpas penyakit tersebut.

Kediktatoran Soeharto adalah pelajaran yang diambilnya dari masa pemerintahan Soekarno. Soekarno sendiri kapok dengan sistem demokrasi liberal yang membuat pemerintahan tidak efektif, sehingga memusatkan kekuasaan pada dirinya. Soeharto belajar dari Soekarno bahwa kediktatoran perlu untuk stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Saya tidak membenarkan kesalahan Soeharto. Saya sekedar memberikan permakluman bahwa pilihan-pilihan Soeharto pun dibentuk oleh situasi zamannya. Seperti kebanyakan dari kita.

Selalu ada yang dapat dipelajari dari masa lalu baik berupa kegagalan maupun kesuksesan. Soeharto pernah membawa kita keluar dari krisis hingga menjadi salah satu macan Asia. Apakah saat ini kita mampu menemukan pemimpin yang dapat mengulang keberhasilan tersebut?