Faisal Basri menilai aneh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.03/2009 tentang BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO, yang diterapkan khusus pada industri rokok dan farmasi. Ia menilai bahwa industri rokok sebagai produsen bads pantas mendapat disinsentif untuk aktivitas promosinya, tetapi tidak demikian halnya dengan industri farmasi yang menghasilkan goods.
Menurut saya, perusahaan farmasi memang pantas dikenai aturan tersebut. Perusahaan farmasi juga bisa terlalu jor-joran dalam promosi yang tidak memberi manfaat buat konsumen.
Perusahaan farmasi menghasilkan produk obat dan non-obat. Produk non obat seperti minuman suplemen. Produk obat ada yang dijual bebas dan ada yang harus dengan resep dokter.
Promosi jor-joran produk farmasi yang dijual bebas kita dapati di media massa. Dan jangan dikira produk farmasi ini tidak berbahaya ketika dikonsumsi berlebihan. Sehingga promo produk seperti ini juga patut dikekang.
Sementara promosi produk yang tidak dijual bebas walau tidak diketahui publik, namun lumayan jor-joran juga, biasanya untuk memberi insentif pada dokter pemberi resep. Model promo seperti ini pun perlu dikekang.
Konsumen hanya butuh promo yang informatif, bukan yang memanipulasi apalagi merugikan mereka. Regulasi apapun yang bisa mengendalikan promo jenis kedua perlu kita dukung.
Tampilkan postingan dengan label Fiskal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Fiskal. Tampilkan semua postingan
Rabu, 02 September 2009
Kamis, 02 Juli 2009
Ketika Pemerintah Tidak Melindungi Masyarakat
Tadi malam saya berbincang dengan teman sejak SMP yang wiraswastawan sekaligus menjadi CPNS. Ia baru saja menjadi CPNS bulan Maret lalu, sedangkan wiraswasta sudah dilakoninya sejak lulus kuliah tahun 2004.
Ia menceritakan masa sulitnya sebagai wiraswasta di mana pendapatannya mengalami naik turun secara drastik. Bisnisnya mengalami penurunan tepat setelah ia menikah. Saat kelahiran anaknya merupakan titik terendah kondisi ekonominya.
Ia sempat mengalami kebingungan luar biasa ketika ada indikasi anaknya harus dilahirkan dengan operasi. Ia tidak memiliki cukup uang untuk operasi tersebut.
Teman saya berusaha memperoleh Askeskin, namun ia tidak terkategori sebagai keluarga miskin. Mungkin ia belum miskin saat itu, namun biaya operasi akan membuatnya benar-benar menjadi miskin.
Alhamdulillah, anaknya akhirnya lahir secara normal. Teman saya selamat, tidak jadi jatuh miskin. Bahkan setelah itu ia mengalami perbaikan taraf ekonomi.
Teman saya mengambil pelajaran dari peristiwa itu bahwa ia butuh proteksi atas kebutuhan-kebutuhan keuangan yang mendesak. Ia mengeluh bahwa pemerintah tidak memberikan proteksi bagi keluarga sedikit di atas kemiskinan sepertinya. Sementara, kebanyakan asuransi swasta ditujukan pada kelompok menengah ke atas. Akhirnya, ia mendapatkan skema asuransi yang terjangkau baginya.
Saya memandang bahwa dalam tataran ideal, perlindungan disediakan oleh Pemerintah bagi seluruh masyarakat. Namun jika kenyataan Pemerintah belum mampu menyediakan perlindungan tersebut, apa strategi terbaik berikutnya untuk memberikan perlindungan?
Islam sebenarnya menyediakan perlindungan ini berdasarkan hubungan waris. Ahli waris tidak hanya berhak atas kekayaan orang yang diwarisi, namun juga berkewajiban menanggung utang dan penghidupan orang yang diwarisi.
Bagaimanapun juga, perlindungan berdasarkan hubungan waris merupakan cara terakhir individu menghadapi risiko ekonomi. Seseorang akan berusaha sebisanya agar masalahnya jangan sampai membebani ahli warisnya. Apa yang bisa ia lakukan?
Ia menceritakan masa sulitnya sebagai wiraswasta di mana pendapatannya mengalami naik turun secara drastik. Bisnisnya mengalami penurunan tepat setelah ia menikah. Saat kelahiran anaknya merupakan titik terendah kondisi ekonominya.
Ia sempat mengalami kebingungan luar biasa ketika ada indikasi anaknya harus dilahirkan dengan operasi. Ia tidak memiliki cukup uang untuk operasi tersebut.
Teman saya berusaha memperoleh Askeskin, namun ia tidak terkategori sebagai keluarga miskin. Mungkin ia belum miskin saat itu, namun biaya operasi akan membuatnya benar-benar menjadi miskin.
Alhamdulillah, anaknya akhirnya lahir secara normal. Teman saya selamat, tidak jadi jatuh miskin. Bahkan setelah itu ia mengalami perbaikan taraf ekonomi.
Teman saya mengambil pelajaran dari peristiwa itu bahwa ia butuh proteksi atas kebutuhan-kebutuhan keuangan yang mendesak. Ia mengeluh bahwa pemerintah tidak memberikan proteksi bagi keluarga sedikit di atas kemiskinan sepertinya. Sementara, kebanyakan asuransi swasta ditujukan pada kelompok menengah ke atas. Akhirnya, ia mendapatkan skema asuransi yang terjangkau baginya.
Saya memandang bahwa dalam tataran ideal, perlindungan disediakan oleh Pemerintah bagi seluruh masyarakat. Namun jika kenyataan Pemerintah belum mampu menyediakan perlindungan tersebut, apa strategi terbaik berikutnya untuk memberikan perlindungan?
Islam sebenarnya menyediakan perlindungan ini berdasarkan hubungan waris. Ahli waris tidak hanya berhak atas kekayaan orang yang diwarisi, namun juga berkewajiban menanggung utang dan penghidupan orang yang diwarisi.
Bagaimanapun juga, perlindungan berdasarkan hubungan waris merupakan cara terakhir individu menghadapi risiko ekonomi. Seseorang akan berusaha sebisanya agar masalahnya jangan sampai membebani ahli warisnya. Apa yang bisa ia lakukan?
Selasa, 24 Februari 2009
Dampak Stimulus Amat Kecil, Mungkin Negatif
DPR hari ini mengetok palu untuk meloloskan paket stimulus fiskal 71,3 triliun. Nilai stimulus ini sangat kecil dibandingkan dengan total APBN yang di atas 1000 triliun (7 persen), apalagi jika dibandingkan dengan PDB yang lebih dari 5500 triliun (1,4 persen).
Kenaikan belanja pemerintah sekitar dua puluh triliun hanya meningkatkan PDB 0,4 persen. Dengan kecenderungan rata-rata konsumsi 60 persen dari pendapatan, penghematan pajak 50 triliun akan menambah konsumsi sekitar 30 triliun. Jika seperenam dari konsumsi ini bersumber dari impor, maka PDB hanya naik 25 triliun atau tumbuh lebih tinggi 0,5 poin persen. Jika defisit dibiayai dengan utang luar negeri, total PDB dengan stimulus lebih besar 45 triliun atau tumbuh 0,9 poin persen lebih tinggi dibanding PDB tanpa stimulus.
Dampak stimulus akan lebih kecil jika defisit dibiayai dengan utang domestik. Pemerintah akan bersaing dengan dunia usaha memperebutkan tabungan masyarakat. Pemerintah akan menawarkan bunga yang cukup menarik untuk mendapatkan dana yang cukup. Dunia usaha terpaksa menawarkan bunga lebih tinggi dari pemerintah untuk menarik pemilik dana. Kenaikan tingkat bunga akan mengurungkan sebagian rencana investasi.
Penurunan nilai investasi tidak sebesar obligasi pemerintah yang diterbitkan. Tabungan masyarakat sendiri telah meningkat 20 triliun. Sebagian dari penambahan tabungan tidak akan disalurkan ke investasi apapun, katakanlah 5 triliun digunakan untuk berjaga-jaga atau spekulasi. Pasokan dana untuk investasi meningkat 15 triliun. Kenaikan bunga juga akan menambah pasokan dana untuk investasi dengan mengurangi stok uang yang ditahan masyarakat.
Dengan demikian, tambahan permintaan dana 70 triliun dari pemerintah tidak akan mengurangi investasi swasta dengan nilai yang sama. Kita umpamakan penurunan investasi separuh dari nilai obligasi, yakni 35 triliun. Lima triliun dari nilai investasi yang batal sedianya dibelanjakan pada barang modal yang diimpor, sehingga pengurangan dampak stimulus pada PDB menjadi 30 triliun. Dampak neto stimulus pemerintah hanya menaikkan PDB 15 triliun atau tumbuh lebih tinggi 0,3 persen. Kenaikan PDB hanya sekitar seperlima dari kenaikan defisit.
Dengan dampak sekecil ini, mungkin masih ada yang tetap mendukung stimulus karena kenaikan pertumbuhan sekecil apapun kita perlukan. Jangan lupa bahwa utang untuk menutup defisit menimbulkan biaya berupa bunga. Dengan tingkat bunga obligasi pemerintah 10 persen, manfaat berupa kenaikan 0,3 persen pertumbuhan PDB dan penerimaan pajak masih jauh lebih kecil dari biayanya.
Kerugian masyarakat tergambar terlihat lebih jelas dalam hitungan anggaran negara. Dengan tingkat bunga nominal 10 persen, dari tambahan utang 70 triliun kita harus membayar bunga 7 triliun tiap tahun. Dengan tingkat pajak rata-rata 20 persen, tambahan kenaikan PDB 15 triliun hanya meningkatkan penerimaan pajak 3 triliun. Kekurangan 4 triliun akan diambil dari peningkatan pajak atau pengurangan belanja. Kita dapat menduga bahwa pos belanja yang dipotong adalah belanja modal dan subsidi karena belanja rutin seperti gaji dan biaya operasional sulit dikurangi.
Pada saat obligasi jatuh tempo, pemerintah membayarnya dengan meningkatkan pajak atau mengurangi pengeluaran. Saat itu, pertumbuhan PDB akan lebih lambat dari seharusnya. Hal ini bisa disiasati dengan terus menerbitkan utang baru selama perekonomian belum kembali ke tren jangka panjang. Namun penundaan pembayaran utang berkonsekuensi bertambahnya biaya bunga yang harus dibayar.
Belanja bunga sendiri merupakan transfer pendapatan dari pembayar pajak ke pembeli obligasi pemerintah. Pengurangan pajak yang dinikmati pembayar pajak saat pemerintah menjalankan stimulus harus dibayar dengan bagian pajak yang digunakan untuk membayar bunga utang pemerintah.
Masih mending jika utang pemerintah bersumber dari dalam negeri, sehingga uang pembayaran bunga akan kembali dinikmati oleh penduduk Indonesia dan terhitung dalam PDB. Jika utang diperoleh dari pihak asing, skenario optimis bunga empat persen saja masih tidak dapat dikejar oleh kenaikan pajak yang hanya 0,9 persen.
Dengan perhitungan di atas, desain stimulus fiskal di atas nampaknya tidak layak diterapkan. Dampak jangka pendek amat kecil, dampak neto jangka panjang negatif.
Kenaikan belanja pemerintah sekitar dua puluh triliun hanya meningkatkan PDB 0,4 persen. Dengan kecenderungan rata-rata konsumsi 60 persen dari pendapatan, penghematan pajak 50 triliun akan menambah konsumsi sekitar 30 triliun. Jika seperenam dari konsumsi ini bersumber dari impor, maka PDB hanya naik 25 triliun atau tumbuh lebih tinggi 0,5 poin persen. Jika defisit dibiayai dengan utang luar negeri, total PDB dengan stimulus lebih besar 45 triliun atau tumbuh 0,9 poin persen lebih tinggi dibanding PDB tanpa stimulus.
Dampak stimulus akan lebih kecil jika defisit dibiayai dengan utang domestik. Pemerintah akan bersaing dengan dunia usaha memperebutkan tabungan masyarakat. Pemerintah akan menawarkan bunga yang cukup menarik untuk mendapatkan dana yang cukup. Dunia usaha terpaksa menawarkan bunga lebih tinggi dari pemerintah untuk menarik pemilik dana. Kenaikan tingkat bunga akan mengurungkan sebagian rencana investasi.
Penurunan nilai investasi tidak sebesar obligasi pemerintah yang diterbitkan. Tabungan masyarakat sendiri telah meningkat 20 triliun. Sebagian dari penambahan tabungan tidak akan disalurkan ke investasi apapun, katakanlah 5 triliun digunakan untuk berjaga-jaga atau spekulasi. Pasokan dana untuk investasi meningkat 15 triliun. Kenaikan bunga juga akan menambah pasokan dana untuk investasi dengan mengurangi stok uang yang ditahan masyarakat.
Dengan demikian, tambahan permintaan dana 70 triliun dari pemerintah tidak akan mengurangi investasi swasta dengan nilai yang sama. Kita umpamakan penurunan investasi separuh dari nilai obligasi, yakni 35 triliun. Lima triliun dari nilai investasi yang batal sedianya dibelanjakan pada barang modal yang diimpor, sehingga pengurangan dampak stimulus pada PDB menjadi 30 triliun. Dampak neto stimulus pemerintah hanya menaikkan PDB 15 triliun atau tumbuh lebih tinggi 0,3 persen. Kenaikan PDB hanya sekitar seperlima dari kenaikan defisit.
Dengan dampak sekecil ini, mungkin masih ada yang tetap mendukung stimulus karena kenaikan pertumbuhan sekecil apapun kita perlukan. Jangan lupa bahwa utang untuk menutup defisit menimbulkan biaya berupa bunga. Dengan tingkat bunga obligasi pemerintah 10 persen, manfaat berupa kenaikan 0,3 persen pertumbuhan PDB dan penerimaan pajak masih jauh lebih kecil dari biayanya.
Kerugian masyarakat tergambar terlihat lebih jelas dalam hitungan anggaran negara. Dengan tingkat bunga nominal 10 persen, dari tambahan utang 70 triliun kita harus membayar bunga 7 triliun tiap tahun. Dengan tingkat pajak rata-rata 20 persen, tambahan kenaikan PDB 15 triliun hanya meningkatkan penerimaan pajak 3 triliun. Kekurangan 4 triliun akan diambil dari peningkatan pajak atau pengurangan belanja. Kita dapat menduga bahwa pos belanja yang dipotong adalah belanja modal dan subsidi karena belanja rutin seperti gaji dan biaya operasional sulit dikurangi.
Pada saat obligasi jatuh tempo, pemerintah membayarnya dengan meningkatkan pajak atau mengurangi pengeluaran. Saat itu, pertumbuhan PDB akan lebih lambat dari seharusnya. Hal ini bisa disiasati dengan terus menerbitkan utang baru selama perekonomian belum kembali ke tren jangka panjang. Namun penundaan pembayaran utang berkonsekuensi bertambahnya biaya bunga yang harus dibayar.
Belanja bunga sendiri merupakan transfer pendapatan dari pembayar pajak ke pembeli obligasi pemerintah. Pengurangan pajak yang dinikmati pembayar pajak saat pemerintah menjalankan stimulus harus dibayar dengan bagian pajak yang digunakan untuk membayar bunga utang pemerintah.
Masih mending jika utang pemerintah bersumber dari dalam negeri, sehingga uang pembayaran bunga akan kembali dinikmati oleh penduduk Indonesia dan terhitung dalam PDB. Jika utang diperoleh dari pihak asing, skenario optimis bunga empat persen saja masih tidak dapat dikejar oleh kenaikan pajak yang hanya 0,9 persen.
Dengan perhitungan di atas, desain stimulus fiskal di atas nampaknya tidak layak diterapkan. Dampak jangka pendek amat kecil, dampak neto jangka panjang negatif.
Selasa, 27 Januari 2009
Efektifkah Stimulus?
Pada posting lalu, saya telah memaparkan rencana stimulus pemerintah dan dampak yang diharapkan. Kali ini, saya akan menganalisis apakah stimulus tersebut akan mencapai tujuannya.
Masalah utama perekonomian kita saat ini berada di sisi ekspor. Krisis di Amerika dan Eropa menjalar ke perekonomian dunia melalui jalur perdagangan internasional. Setiap negara yang menjadikan kedua wilayah itu sebagai tujuan utama ekspor akan mengalami penurunan pendapatan pada sektor ekspor. Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor Indonesia yang kedua terbesar setelah Jepang. Penurunan ekspor ke Amerika Serikat akan mendorong perusahaan eksportir memberhentikan sebagian atau seluruh pekerjanya.
Sekarang kita lihat rencana stimulus dari pemerintah. Sebagian besar rencana tersebut tidak ada kaitannya dengan sektor ekspor kita. Argumen di balik stimulus tersebut adalah bahwa belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat harus didorong untuk mengkompensasi penurunan ekspor, sehingga pertumbuhan ekonomi dan penyerapan pekerjaan dapat terjaga.
Ada empat kritik saya terhadap argumen tersebut. Pertama, pengangguran tercipta pada industri penghasil barang ekspor, akan tetapi stimulus juga disalurkan pada industri-industri selainnya. Stimulus di luar sektor ekspor tidak akan mampu menyerap pengangguran dari sektor ekspor. Hal ini disebabkan penganggur mantan pekerja sektor ekspor belum tentu memiliki ketrampilan untuk dipekerjakan di sektor lain, misal infrastruktur.
Kedua, stimulus pada sektor lain yang sudah mendekati full employment tidak akan efektif menyerap tenaga kerja baru. Belanja pada proyek infrastruktur akan mengalihkan perusahaan dan pekerjanya dari proyek swasta sehingga menurunkan investasi.
Ketiga, stimulus yang dibiayai dengan surat utang akan mengalihkan dana dari investasi swasta. Pemerintah harus menawarkan bunga yang bersaing dengan utang swasta dan imbal saham agar surat utangnya terjual. Dampaknya, swasta menderita biaya modal lebih tinggi dan beberapa proyek investasi tidak lagi layak pada tingkat bunga yang lebih tinggi. Penurunan investasi karena peningkatan belanja pemerintah ini mengurangi dampak stimulus pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Keempat, kita perlu memikirkan beban pelunasan utang dan pembayaran bunga bagi pemerintahan mendatang. Penurunan belanja pemerintah atau kenaikan pajak di masa mendatang memperlambat pertumbuhan di masa itu. Apakah kita yakin keadaan ekonomi saat ini sedemikian gawatnya sehingga harus ditolong dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang?
Masalah utama perekonomian kita saat ini berada di sisi ekspor. Krisis di Amerika dan Eropa menjalar ke perekonomian dunia melalui jalur perdagangan internasional. Setiap negara yang menjadikan kedua wilayah itu sebagai tujuan utama ekspor akan mengalami penurunan pendapatan pada sektor ekspor. Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor Indonesia yang kedua terbesar setelah Jepang. Penurunan ekspor ke Amerika Serikat akan mendorong perusahaan eksportir memberhentikan sebagian atau seluruh pekerjanya.
Sekarang kita lihat rencana stimulus dari pemerintah. Sebagian besar rencana tersebut tidak ada kaitannya dengan sektor ekspor kita. Argumen di balik stimulus tersebut adalah bahwa belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat harus didorong untuk mengkompensasi penurunan ekspor, sehingga pertumbuhan ekonomi dan penyerapan pekerjaan dapat terjaga.
Ada empat kritik saya terhadap argumen tersebut. Pertama, pengangguran tercipta pada industri penghasil barang ekspor, akan tetapi stimulus juga disalurkan pada industri-industri selainnya. Stimulus di luar sektor ekspor tidak akan mampu menyerap pengangguran dari sektor ekspor. Hal ini disebabkan penganggur mantan pekerja sektor ekspor belum tentu memiliki ketrampilan untuk dipekerjakan di sektor lain, misal infrastruktur.
Kedua, stimulus pada sektor lain yang sudah mendekati full employment tidak akan efektif menyerap tenaga kerja baru. Belanja pada proyek infrastruktur akan mengalihkan perusahaan dan pekerjanya dari proyek swasta sehingga menurunkan investasi.
Ketiga, stimulus yang dibiayai dengan surat utang akan mengalihkan dana dari investasi swasta. Pemerintah harus menawarkan bunga yang bersaing dengan utang swasta dan imbal saham agar surat utangnya terjual. Dampaknya, swasta menderita biaya modal lebih tinggi dan beberapa proyek investasi tidak lagi layak pada tingkat bunga yang lebih tinggi. Penurunan investasi karena peningkatan belanja pemerintah ini mengurangi dampak stimulus pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Keempat, kita perlu memikirkan beban pelunasan utang dan pembayaran bunga bagi pemerintahan mendatang. Penurunan belanja pemerintah atau kenaikan pajak di masa mendatang memperlambat pertumbuhan di masa itu. Apakah kita yakin keadaan ekonomi saat ini sedemikian gawatnya sehingga harus ditolong dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang?
Rabu, 21 Januari 2009
Mengharap Dampak Stimulus
Pemerintahan SBY berusaha menggenjot kinerja ekonomi di akhir masa jabatannya dengan menggelontorkan stimulus ke sektor riil. Tahap pertama stimulus dari APBN 2009 sebesar 12,5 triliun diwujudkan dalam bentuk potongan pajak PPN, PPh, dan bea masuk. Tahap kedua stimulus masih menunggu pembahasan APBN-P 2009. Dari rencana awal 38 triliun, berita terakhir pemerintah menurunkan janji stimulus menjadi 15 triliun. Selain masih dialokasikan untuk potongan pajak, stimulus kedua ini juga akan diwujudkan dalam bentuk infrastruktur, subsidi, kredit, dan program pemberdayaan. Selain itu, penurunan harga BBM dan tarif angkutan
Dilihat dari wujud stimulus, nampak ada 4 sasaran yang ingin dicapai pemerintah.
Pertama, akselerasi pertumbuhan. Potongan PPh pribadi ditujukan untuk merangsang konsumsi agar dapat mengkompensasi penurunan ekspor akibat krisis global. Pembengkakan belanja pemerintah pada infrastruktur, subsidi, kredit, dan program lainnya juga merupakan jalan pintas untuk mendorong pertumbuhan.
Kedua, mengurangi pengangguran. Pembangunan infrastruktur merupakan program yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan program lainnya. Program kredit UMKM juga menyerap tenaga kerja jika dapat berdampak pada pengembangan skala usaha. Keringanan PPh untuk perusahaan yang dibayangi rencana PHK, terutama karena permintaan ekspor menurun, juga akan mengerem laju penciptaan pengangguran baru. Secara umum, seluruh bentuk stimulus yang dimaksudkan untuk mengakselerasi pertumbuhan juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Ketiga, pengurangan kemiskinan. Subsidi-subsidi merupakan senjata pengurangan kemiskinan yang langsung menciptakan daya beli. Program pemberdayaan tidak dapat diharapkan dapat memberi hasil dalam jangka pendek.
Keempat, penurunan inflasi. Memanfaatkan momentum penurunan harga minyak mentah, pemerintah SBY secara bertahap menurunkan harga BBM hingga mencapai 25% serta mendesak agar tarif angkutan turun 10%. Dorongan lebih besar pada penurunan inflasi dilakukan dengan memotong PPN barang jadi dan bea masuk impor, serta melanjutkan berbagai subsidi.
Tiga sasaran pertama sesuai dengan slogan 3 pro yang sering didengungkan SBY sejak awal menjabat, yakni pro poor, pro growth, dan pro job. Sasaran inflasi masuk ke prioritas pemerintah tahun ini, terutama setelah inflasi tahun 2008 menembus 2 digit, yakni 11,06 persen, naik tajam dari tahun 2007 sebesar 6,29 persen. Pemerintah nampaknya ingin memperbaiki prestasi stabilisasi harga sendiri tanpa bergantung pada BI.
Apakah stimulus akan mencapai sasarannya? Tunggu postingan berikutnya… insya Alloh.
Langganan:
Postingan (Atom)