Tampilkan postingan dengan label Finansial. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Finansial. Tampilkan semua postingan

Rabu, 04 Januari 2012

The Failure of Deposit Insurance and Government Bail out

Although bank deposits are short term debt contracts, banks lend the deposit funds as long term debts. To serve regular deposit withdrawal, banks allocate some percentages of the funds in forms of cash as a reserve. In normal situation, there is no problem with this method because the withdrawn funds will soon be replaced by other customers' deposits. 

However, bad lucks sometimes happen to some banks. If there are enough bad news, whether it's true or not, regarding to some bank that may affect its ability to repay all deposits, its customer start to line up withdrawing their money.  Certainly, the troubled bank can only serve the withrawal up to the amount of cash it has in the bank's vault. It may also borrow some money from other banks, usually at really high interest rate. The interest rate will becomes higher if other banks perceive the loan as risky, considering the possibility of the borrower bank closes its operation if the problem keeps worsening.

If the bank can no more borrow money from other banks, it turns to the lender of last resort: the central bank. The central bank loan usually come with high interest too, and or with several prudential requirements, including handover safe assets as collateral. 


Deposit Insurance and Government Bail Out

If even this step cannot save the banks, the troubled bank will be taken over by the deposit insurer. The deposit insurer will pay bank customers' deposits in exchange of the share of the  bank's ownership.  The deposit insurer will try to keep the bank running well, so that it can resell its share at price high enough to cover the insurer cost to pay customers' deposits. 

Most of the time, the resale price of the shares or the proceeds of bank liquidation if it should close its operaton, is not high enough and the insurer experience loses. In fact, the loses burden is shared among all banks.

The logic of the deposit insurance is just the same as a common car insurance, the intended beneficiary is the unlucky one, but it turns out that most beneficiaries are the careless ones. Regardless moral hazard incentives which any insurance create, it is unfair to let the careful individuals pay for the carelessness of others.

The problem of bank failures does not necessarily stop as a burden for deposit insurer which collects money from banks. The deposit insurer can handle the problem if there are only few small bank failures. But if there are many bank failures or one too big to fail bank, even deposit insurer can do nothing about it. At this level, government may be necessary to step in to save the troubled banks. 

Again, government often cannot recover all costs of bail out, thus it becomes taxpayers' burden. Now, it becomes much more unfair because most taxpayers have nothing to do with banking industry except as their customers, but they have to bear the burden. It is, however, often said that a collapse of banking industry will very possibly cause recession which advertently affect taxpayers. Because it is also taxpayers' concern to keep banking industry running, taxpayers should be willing to pay the cost for saving this industry.


Reckless Neighbor

Now, this kind of logic is similar to the case when you have reckless neighbor who often forget to turn the stove off  after cooking, and you are asked to pay the cost of fire safety equipment for your neighbor's house because you do not want the fire from their house spread to  your house. It is definitely unfair! Instead of you pay for their fire prevention cost, your neighbor have to choose either bearing that cost by themselves, or  paying for your loss if the fire happens to burn also your house. 

So, if it is unfair to let taxpayers bear the burden caused by bankers' fault, does it mean that we have to let economic crisis happens as credit crunch is taking place along with the bank failures? No, we don't. Indeed, we have to stop all those things happening since very beginning, at the very root of the problems, which is the vulnerability of our financial system.

As I described in the beginning of this post, our current financial system can only work under normal circumstances, when everything works. But this system is very sensitive to small disturbances. All measures currently applied to prevent this small shocks becoming larger, including deposit insurance and government bail out, costs a lot of resources paid by innocent people and inducing moral hazard.

Back to my analogy on reckless neighbor, telling them to install fire prevention system and pay it by themselves perhaps is still not enough. Neither can they be told to change their reckless behavior. What should be done is replacing their stove with automatic shut off stove.


Chicago Plan

My point is that we should transform our financial system to remove its vulnerability. I basically agree with the Chichago Plan of narrow banking. In this plan, bank is only a depository institution, not intermediary.   As merely depository institution, banks have to hold a hundred percent of deposits in form of cash reserves. Thus, they can always serve fund withdrawal and transfers any time without any risk of default.

Other institution can perform the intermediary function which always be more risky than depository function.  People who put money to intermediary institution should have been ready to accept the risk of losing their money, because they also seek the possibility of earning profit from their investment. This intermediary institutions should also protect firms from immediate liquidation of investment, thus a negative-expectation-driven rush of investor could not disturb the normal production process of companies. Thus, if some companies fail, or even some intermediary institutions fail, the panic investors of other intermediary insitutions cannot ruin the later which is still in a good condition.

Kamis, 30 Desember 2010

Ekonomika Gadai Emas

Emas sebagai Lindung Nilai

Emas merupakan lindung nilai yang baik dalam jangka panjang karena nilai tukarnya dengan barang dan jasa lain cenderung stabil, bahkan 10 tahun terakhir ini mengalami kenaikan nilai tukar – kenaikan harga emas melebihi tingkat inflasi. Namun emas ini kurang baik untuk lindung nilai jangka pendek karena fluktuasi permintaan dan penawaran.

Masalahnya bukan pada apakah emas baik sebagai lindung nilai, tapi apakah lindung nilai itu sendiri baik?

Jika menggunakan logika emas sebagai uang, manfaat uang adalah memfasilitasi pertukaran. Uang tidak dapat memberi manfaat langsung bagi pemiliknya. Karenanya, jika seseorang menahan uang, tidak membelanjakannya, ia telah berbuat sia-sia.

Emas dalam bentuk koin maupun batangan juga tidak memberi manfaat ketika hanya disimpan.
Emas bisa memberikan manfaat jika digunakan sebagai alat tukar, perhiasan, bahkan sekarang ada yang menjadikannya bahan kosmetik.

Selasa, 02 Juni 2009

Dilema Bail Out Bank

Sistem perbankan cadangan parsial mengandung risiko inheren untuk terkena krisis. Tiap kali ada bank bangkrut, negara harus merugi untuk menalangi bank membayar penabung. Krisis perbankan tahun 1997 membebani negara dengan kerugian 400-an triliun. Kini kita punya Bank Century.

Tidak ada industri yang kerugiannya ditalangi oleh negara kecuali perbankan. Alasan yang sering dikemukakan adalah penyelamatan perbankan ini perlu untuk mencegah krisis lebih luas. Benarkah krisis akan semakin parah jika bank tidak diselamatkan?

Milton Friedman mengungkapkan bahwa sebelum adanya bank sentral (Federal Reserve Bank) telah sering terjadi krisis perbankan di AS. Namun, perbankan dan perekonomian selalu dapat bangkit kembali walau tidak ada bantuan dari pemerintah AS ke perbankan.

Memang, pada tahun 1997 tutupnya dan atau penutupan 16 bank telah mengakibatkan penarikan dana besar-besaran di seluruh bank. Jika masalah ini dibiarkan, bank akan tutup dan tidak mampu menyalurkan kredit yang mendukung produksi maupun konsumsi.

Ringkasnya, tutupnya bank membawa masalah kemandekan ekonomi. Sementara mempertahankan bank-bank tersebut juga membawa masalah yakni membebankan kerugian pada anggaran negara. Ekonom di pemerintahan memastikan bahwa masalah pertama jauh lebih besar daripada masalah kedua. Kerugian yang ditanggung negara merupakan biaya yang harus ditanggung untuk mencegah krisis.

Loh, bank yang buat masalah kok negara yang nanggung ruginya? Ganjalan di hati ini bukan sekedar emosional. Memang ada yang keliru.

Kelirunya di desain produk tabungan perbankan. Bank menjamin 100 persen dana nasabah, plus bunganya, aman dan bisa diambil sewaktu-waktu. Padahal, hanya sekian persen dari dana tersebut yang disimpan bank, sebagian besar disalurkan ke kredit yang berisiko. Kalau nilai kredit macet melebihi modal bank, pastilah dana nasabah ikut tertahan. Inilah kekeliruan pertama, bank menjanjikan keamanan dan keutuhan dana, padahal tidak selamanya dapat ia sanggupi.

Bank dan pemerintah tahu bahwa bank tidak benar-benar bisa menjamin 100 persen dana tabungan. Nasabah pun sekarang sudah banyak yang tahu fakta ini. Untuk mencegah nasabah yang tahu ini menarik tabungan, ganti pemerintah yang menjadi penjamin dana tabungan, lewat lembaga penjamin simpanan (LPS). Inilah kekeliruan kedua, pemerintah mmenjamin uang yang tidak ia kelola, bank yang pegang uang justru lepas tanggung jawab.

Kekeliruan kedua dilandasi tekad untuk mencegah krisis akibat kekeliruan pertama. Karenanya, kekeliruan pertama inilah yang sebenarnya perlu dibenahi.

Tidak sepantasnya bank menjanjikan sesuatu yang tidak mampu ia pegang. Bank tidak perlu menjamin keutuhan dana nasabah.

Nasabah harus sadar bahwa tidak ada tempat menyimpan uang yang aman 100%. Uang nasabah di rumah bisa hilang, bisa dirampok, ikut ludes dalam kebakaran, dll. Uang di bank selain juga bisa hilang karena faktor yang sama, juga bisa hilang karena risiko penyaluran ke kredit.

Nasabah tahu uangnya disalurkan menjadi kredit, kalau tidak darimana bank bisa dapat uang untuk membayar bunga/bagi hasil. Kalau sudah tahu, mestinya mereka juga bisa menerima jika uangnya tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan bisa tidak kembali utuh kalau terjadi kerugian.

Kalau nasabah penabung ditawari perjanjian yang realistis, yang benar-benar bisa dipenuhi bank, maka bank tidak perlu repot untuk mencari talangan uang untuk mengembalikan dana nasabah. Pemerintah juga tidak perlu lagi membantu menalangi bank.

Senin, 02 Maret 2009

Risiko Pembiayaan Likuiditas Bank Syariah

(dimuat di Republika, 3 Maret 2009)

Pada 10 Desember 2008 lalu, BI menerbitkan dua aturan mengenai instrumen moneter syariah, yakni Peraturan BI No 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah dan Surat Edaran BI No 10/44/DPM tentang Tatacara Repo Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Jika dilihat dari timing-nya, penerbitan dua aturan tersebut tampaknya berkaitan dengan kesulitan likuiditas bank syariah di akhir 2008.

Kesulitan likuiditas bank syariah ditandai oleh volume transaksi PUAS yang cenderung meningkat dan SWBI yang cenderung menurun di akhir 2008. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) perbankan syariah yang bergerak di sekitar angka 100 persen membuat mereka rawan krisis ketika terjadi penarikan simpanan secara serentak dan dalam jumlah besar.

Bank Indonesia menyediakan fasilitas likuiditas bagi perbankan syariah melalui transaksi repo yang berdasarkan akad jual (al-ba'i) dan dilanjutkan dengan janji (al-wa'd) untuk membeli kembali. Perbankan syariah dapat menjual SBSN kepada BI untuk memperoleh likuiditas yang dibutuhkan. Kemudian, bank syariah berjanji untuk membeli kembali surat berharga tersebut pada waktu yang ditentukan. Selain itu, fasilitas repo ini mengenakan biaya sebesar BI rate plus satu persen.

Penggunaan transaksi repo dan BI rate sebagai acuan biaya tentu akan mengundang kontroversi tentang legalitasnya secara syariah. Tampaknya, kecemasan terhadap potensi krisis perbankan syariah membuat penerbitan aturan operasi moneter syariah dilakukan sebelum kajian terhadap kesyariahan dan efektivitas instrumen benar-benar matang. Namun, tulisan ini akan membatasi pembahasan pada sisi dampak ekonominya.

Risiko Kerugian Spread

Di balik niatan untuk membantu bank syariah yang kesulitan likuiditas, fasilitas pembiayaan BI justru berisiko menjadi petaka bagi bank syariah. Dalam situasi perbankan mengalami pelarian uang, BI cenderung menerapkan kebijakan suku bunga tinggi. Biaya fasilitas likuiditas BI dapat melebihi pendapatan bank syariah dari pembiayaan. Bank syariah akan mengalami kerugian yang secara konsep ekuivalen dengan negative spread pada perbankan konvensional.

Dalam situasi ini, bank syariah cenderung menderita kerugian spread lebih besar dari bank konvensional. Perbankan konvensional mampu menyesuaikan bunga kredit mereka dengan kebijakan bunga BI sehingga mereka dapat mencegah atau meminimalkan negative spread. Sementara, bank syariah tidak memiliki fleksibilitas seperti itu. Bank syariah terikat akad dengan nasabah pembiayaan dan tidak dapat mengubahnya tanpa persetujuan pihak nasabah.

Bank syariah mungkin masih dapat menegosiasikan perubahan rasio pembagian laba dengan nasabah pembiayaan mudarobah dan musyarokah. Namun, pada pembiayaan murabahah, yang merupakan komponen terbesar pembiayaan perbankan syariah di Indonesia maupun di dunia, harga barang yang dibiayai dan margin laba bank syariah sudah tidak dapat diubah sekali kesepakatan dan angsuran pembayaran dilakukan.


Basis Mudhorobah

Kemungkinan kerugian spread pada bank syariah berasal dari ketidaksimetrisan antara hak imbal dari penyaluran dan kewajiban imbal pada sumber dana. Bank syariah mendapatkan imbal variabel dari penyaluran dana, tetapi harus membayarkan imbal atau biaya tetap pada BI sebagai sumber dana. Agar terhindar dari kemungkinan kerugian spread itu, pembiayaan likuiditas BI seharusnya juga memungut biaya atau imbal variabel sesuai dengan perubahan pendapatan bank syariah.

Akad mudhorobah merupakan landasan yang lebih tepat bagi pembiayaan likuiditas BI jika ditinjau dari tiga hal. Pertama, dana dari BI pada hakikatnya menggantikan modal dari simpanan mudhorobah yang sedang diwujudkan menjadi aset-aset produktif. Pada saat BI menyuntik dana ke bank syariah, BI dapat dianggap sebagai pemilik baru modal yang mendanai aset-aset produktif tersebut.

Kedua, pembiayaan likuiditas berbasis mudhorobah akan selalu hanya membebani bank syariah kurang dari pendapatannya dari penyaluran dana, dengan rasio sesuai kesepakatan. Dengan demikian, tidak ada potensi kerugian spread pada bank syariah. Kerugian hanya akan terjadi jika biaya operasional melebihi pendapatan bersih bank syariah yang telah dikurangi imbalnya kepada sumber dana. Kerugian semacam ini bersumber dari inefisiensi operasi bank syariah, bukan dari desain transaksi atau akad pendanaan.

Ketiga, pembiayaan likuiditas BI berbasis mudhorobah akan sebanding dengan sumber dana bank syariah lainnya, yakni simpanan mudhorobah dan investasi mudhorobah antarbank (IMA). Kesebandingan ini akan memudahkan pencegahan moral hazard bank syariah untuk menjadikan pembiayaan likuiditas BI sebagai first resort.

Selama BI menetapkan nisbah bagi hasil untuk dananya lebih dari nisbah bagi simpanan mudhorobah dan IMA, bank syariah akan mengambil pembiayaan likuiditas BI hanya jika dua sumber dana pertama tidak mencukupi kebutuhan likuiditasnya. Jika BI memungut biaya atau imbal tetap, ada saat di mana bank syariah melihat dana dari BI lebih murah daripada dari simpanan mudhorobah dan IMA, yakni ketika tingkat ekuivalen imbal dari dua sumber dana tersebut lebih dari biaya dana BI.

Dalam praktik, pembiayaan mudhorobah BI dapat diwujudkan dengan BI membeli sertifikat investasi mudhorobah yang diterbitkan oleh bank syariah. Konsep ini mudah diterapkan karena bank syariah sudah sering menerbitkan sertifikat IMA.

Agar fasilitas pembiayaannya hanya menjadi last resort, BI hanya perlu menjaga agar nisbah bagi hasilnya senantiasa lebih tinggi daripada nisbah simpanan dan IMA. Fasilitas pembiayaan mudhorobah ini juga berpotensi menjadi instrumen kebijakan moneter ekspansif dengan menetapkan nisbah bagi hasil yang lebih rendah dari nisbah simpanan dan IMA.

Jumat, 24 Oktober 2008

Pembatasan Arus Modal, atau Krisis!

Saya kira semua orang yang mengikuti perkembangan situasi ekonomi dari hari ke hari akan memiliki kecemasan yang sama dengan saya akan peluang krisis ekonomi terjadi lagi di indonesia. Sebagaimana krisis sebelumnya di tahun 1997, krisis yang mungkin terjadi akan berawal dari kejatuhan rupiah. Tanda-tanda ke arah sana mulai terlihat: melemahnya mata uang negara-negara Asia kecuali beberapa negara seperti China, kasus default Indover yang 100 persen milik Bank Indonesia, arus balik uang panas dari investor portofolio asing, dan ketatnya penyaluran kredit ekspor.

Kecemasan seperti ini bisa berdampak buruk karena mendorong perilaku individu yang mengejar kepentingan dirinya melakukan tindakan-tindakan yang justru membuat apa yang dicemaskan menjadi nyata. Namun berlagak bodoh atau overconfidence seperti yang pemerintah lakukan juga tidak membantu. Hanya orang awam yang bisa ditenangkan dengan cara itu. Pelaku pasar barang dan uang hanya akan tenang jika mereka mengetahui pemerintah telah melakukan cukup antisipasi terhadap kemungkinan krisis.


Sejauh ini, pemerintah telah menerbitkan perpu jaring pengaman sistem keuangan yang berisi protokol penanganan krisis. BI pada akhirnya mau menyelamatkan Indover untuk menjaga kredibilitas mereka dalam mengelola sistem keuangan dan perbankan.

Untuk menjaga nilai tukar rupiah, BI sempat menaikkan BI rate, namun kemudian menurunkannya kembali karena banyak tuntutan agar BI melonggarkan likuiditas. Pengalaman krisis 1997 memberi pelajaran bahwa kebijakan suku bunga tinggi justru memukul sektor riil dan keuangan sekaligus karena ketidakmampuan para debitur untuk membayar bunga tinggi.

Kini konsistensi BI kembali diuji dengan terus melorotnya nilai tukar rupiah. Agar tidak bertentangan dengan kepentingan melonggarkan likuiditas, BI bisa melakukan intervensi langsung ke pasar valuta asing. Namun cara ini pun tidak akan efektif karena cadangan devisa BI tidak akan cukup untuk melawan arus besar modal keluar yang berlangsung di banyak negara.

Satu-satunya cara yang efektif hanyalah pembatasan arus modal dan devisa, paling tidak berlaku sementara di kala krisis. Sebagaimana suspensi perdagangan bursa saham awal bulan ini, pemerintah dapat membatasi aktivitas pasar yang berpotensi merugikan banyak pihak, padahal pelaku pasar saham hanya sebagian kecil dari rakyat Indonesia. Dalam kasus nilai tukar rupiah, jumlah rakyat yang berpotensi dirugikan jauh lebih banyak. Karena itu, pemerintah semestinya berani mengintervensi pasar lebih jauh untuk menyelamatkan nasib rakyat.

Korea dan Malaysia menerapkan pembatasan arus modal dan valas ini pada krisis mata uang Asia lalu. Hasilnya, dua negara tersebut berhasil meredam dampak krisis jauh lebih baik daripada negara lain. Negara-negara yang meliberalkan arus modal dan valasnya mengalami dampak paling parah.

Modal adalah darah perekonomian. Jika kita mengalami pendarahan akut, kita tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme alami tubuh untuk menutup dan menyembuhkan luka tersebut. Pendarahan dalam ekonomi harus distop dulu dengan mengikat sumber pendarahan kuat-kuat.

Semoga pemerintah dan BI segera menerapkan pembatasan arus modal dan valas sebelum terlambat.


Sabtu, 20 September 2008

Kegagalan Sistem Keuangan Barat

Departemen Keuangan sedang mempersiapkan Draf RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). RUU ini disusun untuk mengatur langkah yang diperlukan jika krisis keuangan terjadi di Indonesia. Kita pernah mengecap pahitnya krisis tersebut sepuluh tahun lalu. Sejak saat itu, pemerintah telah memperbaiki sistem keuangan dengan mengatur kembali syarat kecukupan modal, merger bank, jaminan simpanan, dll. Seluruh standar regulasi keuangan negara maju berusaha kita praktikkan di Indonesia.

Ironinya, kini negara-negara maju di Amerika dan Eropa yang menjadi acuan regulasi keuangan tersebut justru sedang mengalami krisis keuangan yang sangat parah. Jika negara yang menerapkan praktik terbaik sistem keuangan saja gagal, bagaimana dengan kita yang memiliki praktik lebih buruk? Kita seperti anak ayam kehilangan induk. Kepada siapa sistem keuangan kita harus berkiblat?


Perdebatan mendasar mengenai krisis keuangan dan penanganannya adalah mengenai apakah krisis ini muncul di seluruh sistem keuangan atau hanya di sistem keuangan tertentu saja, yakni sistem yang saat ini dijalankan di hampir seluruh belahan dunia. Variasi jawaban dari pertanyaan pertama memiliki konsekuensi penanganan masing-masing.

Jika krisis ini muncul pada satu model sistem keuangan saja, maka cara terbaik menghindari krisis inia adalah dengan mengganti sistem keuangan yang berlaku dengan sistem yang lebih tahan krisis. Tentunya sangat sulit untuk mengganti sistem keuangan. Perubahan lembaga, aturan, budaya, dan cara pandang memerlukan biaya dan upaya yang sangat besar. Perlu dievaluasi terlebih dulu apakah manfaat dari perubahan sistem keuangan ini, berupa tercegahnya krisis keuangan, memang lebih besar daripada biaya yang diperlukannya.

Sebaliknya, jika krisis ini dapat muncul di sistem keuangan manapun, maka cara termudah dan termurah, walau belum tentu yang terbaik, untuk mencegahnya adalah dengan memperbaiki sistem keuangan yang saat ini sedang berjalan. Ketika proses berpikir kita belum lengkap untuk mengetahui mana jawaban yang tepat, maka kita cenderung meminimumkan risiko dengan mengambil langkah yang membutuhkan biaya paling rendah. Karena itu, selama ini kita hanya menempuh perbaikan tambal-sulam terhadap sistem keuangan kita.

Sebagian besar praktisi dan pembuat kebijakan ekonomi masih meragukan adanya sistem keuangan alternatif dari sistem yang telah dipraktikkan oleh negara-negara maju. Walau lembaga-lembaga keuangan Islami sudah menunjukkan eksistensi dan daya tahannya, mereka masih sangsi jika konsep keuangan Islam telah cukup lengkap dan teruji untuk menggantikan sistem yang berlaku.

Kesangsian pertama dapat dijawab dengan tawaran konsep sistem keuangan yang detil. Namun, menjawab kesangsian kedua akan jauh lebih sulit. Selama belum ada negara yang menerapkan sistem keuangan Islam ini dengan utuh, paling tidak dominan, maka tidak ada verifikasi empiris atas klaim kestabilan sistem keuangan Islam.

Sistem keuangan Islam mungkin pernah ada dalam sejarah ketika khilafah Islam mendominasi dunia. Akan tetapi, pengumpulan data-data yang berusia ratusan tahun sulit dilakukan oleh ekonom umumnya. Hanya sejarawan yang menguasai bahasa Arab yang dapat menelusuri dokumen-dokumen peninggalan khilafah tersebut.

Lagipula, kelembagaan ekonomi dunia saat ini sudah sangat jauh berkembang. Tidak mungkin untuk kembali seratus persen pada kelembagaan keuangan Islam di masa khilafah. Perkembangan sistem keuangan yang setelah masa Islam dipimpin oleh Eropa dan Amerika memiliki keunggulan dan kerugian yang perlu dipilah.

Banyak inovasi keuangan di masa kejayaan peradaban Barat. Inovasi yang kini menjadi raksasa besar adalah pasar modal dan pasar uang. Di kedua pasar ini perputaran uang dan pencapaian harga keseimbangan berlangsung cepat. Masalah asimetri informasi dan prinsipal-agen diminimalkan dengan berbagai regulasi. Asuransi juga menjadi instrumen keuangan yang penting pada negara maju, baik diselenggarakan swasta maupun negara. Bank menjadi perantara yang menyalurkan dana penabung kepada peminjam.

Fungsi masing-masing lembaga nampak memberi manfaat besar untuk masyarakat. Lalu di mana letak kesalahan mereka sehingga krisis selalu timbul dengan membawa kerugian yang besar pula untuk masyarakat? Perhatian ekonom Barat selalu berfokus pada kehati-hatian, pengawasan, transparansi, dan jaring pengaman. Partai Demokrat menuding kebijakan deregulasi Bush sebagai biang krisis. Ekonom ini menganjurkan pengaturan kembali sistem keuangan. Dani Rodrik bahkan kembali melemparkan gagasan pajak modal untuk mengerem laju uang panas.

Namun seperti biasa, gagasan-gagasan aneh tersebut tidak pernah ditanggapi serius. Gedung putih dan Bank Sentral AS memilih langkah konvensional untuk menangani krisis. Selamatkan institusi-institusi yang terlalu besar untuk gagal, seperti Fannie dan McFaddie. Langkah yang sama dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menalangi utang konglomerat dan bank-bank yang sekarat pada krisis lalu.

Satu keheranan besar pada diri saya adalah mengapa seakan-akan terdapat kesepakatan bahwa aktivitas spekulasi haram dikambing-hitamkan. Alasan standar yang melindungi spekulasi adalah bahwa mereka hanya merespon situasi pasar. Pada kondisi normal, spekulan adalah agen yang berjasa mengantarkan harga pasar pada keseimbangan.

Jika kita menilik konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Islam, mekanisme transaksi menjadi perhatian besar selain pada komoditas yang diperdagangkan itu sendiri. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur perjudian (maysir), informasi tersembunyi (gharib), dan tambahan tetap atas pinjaman (riba). Transaksi seperti itu menimbulkan kerugian, terutama pada konsentrasi sumber daya pada alokasi non riil atau tidak produktif, rendahnya kewirausahaan, dan perekonomian gelembung.

Sebaliknya, ekonom Barat tidak pernah menyinggung mekanisme transaksi dari segala instrumen yang muncul di pasar. Mereka memandang bahwa tiap inovasi instrumen keuangan adalah inisiatif swasta yang bermanfaat untuk masyarakat, sehingga mereka harus dirangsang bukannya dibatasi. Sebagaimana inovasi dalam produk-produk riil, pasar dipercaya mampu mengeliminasi produk keuangan yang buruk.

Akan tetapi, dalam praktiknya pasar keuangan gagal untuk mengeliminasi produk buruk. Di Indonesia, kombinasi antara utang luar negeri yang terlampau besar dan tak terawasi, kejatuhan nilai mata uang, serta rendahnya supervisi perbankan menyebabkan hancurnya bank-bank yang menjadi urat nadi pemasok dana pada produsen barang dan jasa. Di Amerika Serikat, produk hipotek yang buruk laris terjual karena menjanjikan bunga yang tinggi, sementara kerugian potensial dari gagal bayar tidak terlalu menjadi pertimbangan. Situasi ini mirip dengan kasus lembaga keuangan mikro atau perusahaan pengelola investasi di Indonesia yang menjanjikan bunga tinggi akan tetapi pada akhirnya gagal membayar sesuai janji, atau lebih ekstrim lagi uang nasabah dibawa kabur pemilik.

Keruntuhan lembaga-lembaga keuangan besar Amerika terjadi karena mereka memiliki sekuritas hipotek tersebut dalam jumlah besar. Keterkaitan antara perusahaan-perusahaan keuangan melalui kepemilikan silang saham dan surat berharga lain menyebabkan penularan masalah di antara perusahaan tersebut berlangsung cepat.

Mungkin tidak semua sekuritas buruk akan membawa dampak yang sama seperti yang ditimbulkan sekuritas hipotek ini. Dampak buruk itu terjadi karena pada saat bersamaan lembaga keuangan besar membelinya dalam jumlah besar, pemerintah memiliki sebagian saham lembaga keuangan besar tersebut, serta perusahaan pemeringkat tidak berfungsi normal pada penilaian sekuritas ini.

Untuk mendapatkan manfaat yang dibawa oleh inovasi keuangan Barat dan menjauhi risiko yang ditimbulkan, kita perlu memeriksa kembali bentuk-bentuk kelembagaan inovasi tersebut. Beberapa kasus negara baru yang tumbuh (China dan India) atau pulih cepat (Rusia dan Argentina) menunjukkan bahwa modifikasi mereka terhadap resep-resep konvensional Barat telah membawa kesuksesan.

Pengekoran sepenuhnya terhadap sistem keuangan Barat bukanlah merupakan pilihan sadar dari pengambil kebijakan dan praktisi di Indonesia, melainkan merupakan bukti kemalasan mereka untuk berpikir lebih sulit. Sistem keuangan barat sudah sangat sulit untuk dipelajari dan diadopsikan, namun memodifikasinya selain sulit juga tidak populer. Untuk apa memodifikasi sistem yang telah terbukti berhasil dijalankan oleh negara-negara dengan perekonomian termaju di dunia?

Kini alasan kedua tidak lagi relevan. Negara-negara maju tersebut sedang mengalami kehancuran sektor keuangan. Kini kita pantas meragukan sistem keuangan mereka dan mempertimbangkan alternatifnya.

Saya tidak tahu persis apakah dukungan pemerintah terhadap perkembangan lembaga keuangan Islam pasca krisis dilandasi lebih banyak oleh ketertarikan pada sistem alternatif atau mengikuti kemauan pemilik modal muslim. Keraguan pemerintah akan sistem alternatif ini diwujudkan dengan membiarkan sistem alternatif ini bersaing dengan sistem konvensional di pasar keuangan. Mungkin para pengambil kebijakan itu ingin menonton dulu dari kejauhan apakah sistem ekonomi Islam sebagai pemain baru ini benar-benar mampu mengungguli pemain kawakan sistem konvensional di lapangan, bukan hanya di atas kertas.

Dalam situasi normal, sistem konvensional akan lebih menarik karena ia menciptakan gelembung besar ekonomi yang indah. Sistem konvensional baru akan menunjukkan kenyataan mengerikan di baliknya ketika gelembung itu pecah. Di saat gelembung pecah itu barulah sistem Islam terlihat gagah karena tonggak-tonggaknya terpancang kuat dalam fondasi transaksi yang kokoh.

Nampaknya, krisis satu kali belum cukup meyakinkan para ekonom yang berada di balik pengambil kebijakan mengenai ketangguhan sistem ekonomi Islam. Keraguan itu sebagian besar timbul karena ketidaktahuan bahwa sistem ekonomi Islam telah menyediakan alternatif cukup lengkap, bukan lagi sekedar jargon sebagaimana ekonomi pasar sosial, ekonomi Pancasila, dan semacamnya.

Selasa, 18 Maret 2008

Reregulasi Pasar Keuangan

Investor Daily (18/3) memberitakan bahwa krisis finansial di AS mendorong spekulan memindahkan uangnya dari surat berharga ke komoditas primer, sehingga harga komoditas terdorong naik. Yang menarik adalah tanggapan dari penulis berita terhadap perilaku investor finansial ini.

Kita tidak bisa menyalahkan ulah para investment banker dan hedgefunds yang kini menyerbu komoditas pangan. Kegiatan utama mereka adalah melipatgandakan keuntungan. Di mana ada potensi keuntungan, ke sana mereka pergi. Seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang rendah, para pengelola dana pun selalu mencari lahan investasi yang memberikan keuntungan.


Benarkah perbuatan investor finansial ini tidak salah? Apakah ada permasalahan etik di industri keuangan? Jika ada permasalahan etik, perlukah ditegakkan dengan regulasi?

Salah-benar bergantung pada standar yang digunakan. Jika standar etika digunakan, maka orang biasanya berkelit dengan mempertanyakan standar etika siapa yang akan digunakan. Maka standar paling jelas adalah hukum yang berlaku. Selama hukum tidak melarang perbuatan investor tersebut, maka tidak ada yang salah dari perbuatan tersebut.

Walau demikian, dalam negara demokrasi yang tidak mengenal absolutisme hukum, masyarakat dapat mengupayakan perubahan hukum yang merugikan mereka. Jika masyarakat merasa bahwa kegiatan spekulasi investor merugikan mereka, maka masyarakat dapat menuntut lembaga perwakilan untuk membuat aturan yang melarang kegiatan tersebut.

Bagaimanapun juga, suatu aturan tidak dapat diterbitkan hanya berdasarkan reaksi masyarakat awam. Pendapat para ahli juga menjadi pertimbangan. Di sinilah ekonom berperan menyampaikan argumentasi apakah aturan lama (baru) telah (akan) membawa manfaat atau bencana pada masyarakat.

Investasi yang membawa manfaat langsung pada masyarakat adalah pembelian alat dan bahan produksi pada awal dan selama beroperasinya perusahaan. Aktivitas di pasar keuangan yang berkaitan langsung dengan investasi ini berada di pasar primer. Sementara pasar sekunder hanya memindahkan kepemilikan instrumen investasi di antara para investor.

Instrumen derivatif lebih renggang lagi terkait dengan aktivitas riil perusahaan atau perekonomian. Instrumen derivatif menjadi pisau bermata dua. Pada satu sisi, instrumen derivatif bermanfaat untuk melindungi pembelinya dari risiko. Di sisi lain, instrumen derivatif sering digunakan untuk spekulasi yang justru membawa risiko pada perekonomian.

Perlu pihak ketiga yang menjadi pengawas dari aktivitas keuangan yang mempromosikan jenis-jenis transaksi dan instrumen keuangan yang bermanfaat dan menyeleksi agar transaksi yang merugikan masyarakat tidak dilangsungkan. Pihak ketiga ini biasanya adalah pemerintah, melalui badan pengawas pasar uang. Departemen Keuangan telah memiliki Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Akan tetapi, Bapepam belum menjalankan fungsi seleksi jenis transaksi tersebut. Jangankan Bapepam, House Financial Services pemerintah AS saja baru mengeluarkan wacana pengetatan supervisi dan regulasi terhadap pasar finansial yang kembali menjerumuskan AS ke dalam krisis.

Mobilitas modal ke berbagai negara membuat negara-negara kesulitan meregulasi aktivitas pasar uang. Pemerintah masing-masing negara khawatir jika mereka meregulasi aktivitas investor, investor tersebut akan melarikan uangnya ke negara lain di mana mereka dapat lebih bebas.

Aktivitas modal lintas-negara ini hanya dapat diatur melalui regulasi yang juga bersifat lintas-negara. Koordinasi kebijakan pengaturan pasar keuangan antarnegara akan mempersempit pilihan investor karena banyak negara menerapkan peraturan yang sama.

Kamis, 13 Maret 2008

Perang moneter global-Yanuar Rizky

Mulai saat ini, saya akan mempostingkan salinan artikel dari para analis ekonomi yang dimuat di berbagai media. Dengan demikian, pengunjung Komentar Ekonomi akan dimudahkan karena dapat membaca analisis dari berbagai ekonom di satu tempat. Saya sendiri untung karena lebih mudah memperoleh materi untuk direferensi dan didiskusikan.

Artikel pertama berikut saya ambilkan dari milik Yanuar Rizky yang dimuat Bisnis Indonesia (10/03/2008). Saya sangat menyukai gaya analisisnya yang membaca pikiran masing-masing pemain di sektor finansial.


Perang moneter global


oleh : Yanuar Rizky, Analis Independen-Aspirasi Indonesia Research Institute (AIR Inti)

Sebagai analis, ada dua kejadian menarik dalam dua minggu terakhir ini. Pertama, menjadi nara sumber di acara investor gathering sebuah perusahaan sekuritas (1 Maret 2008). Kedua, dengar pendapat di Komisi XI DPR-RI terkait pemilihan Gubernur BI periode 2008-2013 (5 Maret 2008). Kedua acara tersebut serupa dari sisi potret perang moneter global, meski berbeda sisi pandangnya.

Di kedua acara tersebut, saya memulai gambaran tentang posisi pasar finansial seperti yang telah dibahas di kolom rutin ini. Yaitu, perang moneter antara Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) dan Cina (PBC). Saya pun memulai dari memetakan potret posisi lapangan finansial pada 2005 yang berulang di 2007, dengan jebakan off-side yang sama, yaitu harga minyak dunia.

Bedanya di 2007, The Fed mendapat tekanan internal, sehingga perlu mengatur permainan di lapangan tengah, disaat politik dalam negerinya menuntut penurunan tempo sang play maker (The Fed) berupa Fed rate rendah. Di sisi lain, PBC bertanding dengan posisi lebih siap untuk tidak terjebak off-side, dengan cadangan energi alternatif yang telah dikumpulkannya, sehingga sang play maker (PBC) bermain lebih menyerang dengan menaikkan rate.

Lalu, di manakah posisi Indonesia? Suka atau tidak, di kedua periode pertarungan kita merupakan penonton dan berpotensi menjadi korbannya. Faktanya, kejadiannya batuk-batuk pasar finansial global pada 2005 dan 2007 telah menimbukan efek yang sama, yaitu tergerusnya kebebasan fiskal negara. Tekanan ke masyarakat pun sama, harga-harga naik disaat daya kerja terus menggerus daya beli itu sendiri.

Pemerintah dan Bank Indonesia selama ini hanya sebatas mengatur lalu lintas penonton.

Pertama, kelompok mampu yang dapat membeli tiket di dalam lapangan finansial, sehingga madu permainan (tim asing) tentu dapat pula dinikmati.

Kedua, kelompok kurang beruntung yang tak mampu membeli tiket (ataupun kurang pengetahuan) untuk masuk stadion, sehingga hanya mendengar riuh-rendah sorak sorai dan tak jarang menjadi korban tawuran atas pertandingan yang tidak dia tonton langsung.

Jika kita perbandingkan pasar finansial China dan Indonesia, meriah dimulai dari tahun yang sama, yaitu 2002. Bedanya, pada 2005, Cina sudah menjadi pemain. Dan 2007, semakin mantap sebagai pemain utama peta moneter gobal. Yang dilakukan Cina sederhana saja secara teori ekonomi, yaitu memanfaatkan momentum perbaikan parameter makro untuk menggerakan kembali sektor riil.

Menggerakkan sektor riil berarti memicu daya kerja masyarakat untuk menopang daya beli konsumen itu sendiri. Layaknya sebuah mesin, untuk bergerak dibutuhkan pelumas dan bahan bakar.

Itulah fungsi stimulus fiskal dari sisi belanja negara dan intermediasi sistem keuangan dari sisi transaksi antar masyarakat. Kuncinya jelas, harmonisasi kebijakan perekonomian negara (fiskal) dengan moneter. Dan pengemudinya jelas kepala negara.

Pada 2002-2005, China menyeimbangkan kenaikan cadangan devisa dari masuknya hot money dengan menyalurkannya ke sektor riil. Instrumen jaminan sosial berbasis investasi (melalui sekuritisasi sovereign wealth fund/SWF) maupun menyeimbangkan penyaluran kredit perbankan (LDR). Dalam banyak pidato anggota Dewan Gubernur PBC, jelas dinyatakan bahwa LDR difokuskan ke sektor terfokus ke penyerapan tenaga kerja yang sekaligus memperkuat fundamental perekonomian.

Membaiknya parameter makro untuk menggerakkan sektor riil akan meningkatkan jumlah penonton ke lapangan finansial, sekaligus memicu semangat tim negaranya untuk masuk ke lapangan pertandingan. Itulah fakta dari pertumbuhan orang sejahtera di Cina (Hong Kong dan Cina), yang saat ini telah berada di kisaran angka pertumbuhan 100% jika dibandingkan 2002 (Riset Merill Lynch-Capgemini, rata-rata pertumbuhan orang sejahtera di Cina dan Hongkong rata-rata 15-30% per tahunnya sejak 2004).

Sementara itu, di Indonesia, meski indeks bursa merangkak fantastis dari kisaran 350 (awal 2002) ke kisaran 2.700 (awal 2008) dengan rata-rata nilai transaksi harian dari Rp350 Miliar ke Rp5,3triliun, angka penonton di stadion masih berada di kisaran 0,01% populasi penduduk produktif. Data rekening efek (KSEI) menunjukan angka 228.157 (agregat tersebut tentu tercampur pula penonton (investor) asing).

Dari sisi aset penonton di stadion finansial tersebut, pada 2007 investor lokal mampu menaikan nilai asetnya sebesar 95,06% dibandingkan 2006 dan investor asing meningkat sebesar 52,39%. Dari sisi jumlah aset investor lokal masih 61,38% dari total aset investor asing.

Ada dua implikasi dari data tersebut, yaitu: Pertama, masih dominannya penonton asing menikmati pertandingan dari negaranya di pasar negara berkembang (emerging market) seperti Indonesia; Kedua, meluasnya kesenjangan antara penonton lokal di dalam dan luar stadion finansial, sehingga tak heran angka pengangguran meningkat menyertai kenaikan indeks itu sendiri.

Teradap dua fenomena tersebut, tentu tergantung dari mana kita mengambil angle-nya. Kalau dari sisi kebijakan ekonomi negara, tentu inilah tantangan riil perekonomian negara. Dari sisi pelaku pasar, sepanjang mampu membaca arah pertandingan, maka keuntungan finansial akan diperoleh. Sedangkan masyarakat luas tentu saja semakin tertekan, yang tercermin dari jeritan kenaikan harga-harga.

Prediksi

Posisi indeks yang menaik di periode sebelumnya perlu dicermati ke arah penurunan. Karena tren rekening kontrak RePO, SLTD dan TAF di rekenig The Fed telah menunjukan akhir dari open position pembentukan harga atas untuk ambil untung. Di minggu berikutnya, indeks menurun.

Di akhir minggu ini rekening The Fed kembali menunjukan angka kenaikan 34,16% (year on year). Itulah peta riil pertarungan moneter global yaitu negara maju mengambil financial netting untuk mengatasi kontraksi likuiditas dari penurunan rate. Di sisi ini, China masih menunjukan pertumbuhan devisa-nya dengan bermain menyerang melalui kenaikan rate dan disiplin di pertahanan.

Kalau Anda beruntung dengan feel pasar, maka tentu saja akan ikut beruntung sebagai penonton. Dan jika itu terjadi, ada baiknya Anda membaginya dengan membelanjakan ke pasar riil di luar stadion. Agar raktyat banyak ikut menikmati madunya.

Bagi negara, tentu tantangan tidak ringan bagi pemerintah dan Bank Indonesia. Itulah tantangan riil bagi Gubernur Bank Indonesia berikutnya. Suka atau tidak, di 2005 saat otoritas moneter (Bank Indonesia) tidak dihinggapi politisasi, dalam fluktuasi rupiah, angka OPT (Operasi Pasar Terbuka) yang dihabiskan lebih kecil dari 2008 dengan diikuti peningkatan cadangan devisa.

Di Februari 2008 memang cadagan devisa kembali meningkat (Rp57 triliun), meski belum menyetuh angka sebelum intervensi besar di pasar kurs 29 Januari 2008 tatkala politisasi menyentuh kembali kredibilitas BI (Rp58 triliun). Kalau dilihat rekening Devisa BI, maka sumber peningkatannya adalah dari terserapnya Obligasi Pemerintah. Sementara, rekening OPT meningkat dan uang beredar (primer dan giro) mengalami tekanan penurunan.

Kalau dipetakan secara fair dan ojektif, Gubernur BI ke depan menghadapi masalah yang tidak ringan. Untuk itu, kemampuan team work sebagai jalan keluar dari politisasi lembaga adalah keharusan. Bukan soal dari luar dan dalam BI, tapi seorang dengan kapasitas lebih dalam membaca, merasakan dan memengaruhi ekspektasi pasar haruslah di atas rata-rata.

Ambil contoh, di Amerika Serikat, Presiden Ronald Reagen melakukan branding atas figur Alan Grenspan dari setahun sebelum dicalonkan. Demikian pula Presiden Bush Jr dan Grenspan melakukan branding terhadap Bernanke (Gubernur The Fed saat ini) setahun sebelum dicalonlan.

Rasanya, jejak rekam kedua calon GBI versi pemerintah belum menunjukan ke arah tokoh kharismatik tersebut. Itu karena, Presiden SBY tidak pernah melakukan komunikasi publik untuk menyakinkan kapasitas calonnya (Branding).

Pemimpin politik selalu asyik di dalam stadion-nya (kotak kenikmatan) dan melupakan bahwa bagi rakyat banyak yang dibutuhkan adalah stabilitas makro termanfaatkan untuk menjalankan intermediasi penyediaan lapangan kerja (financial deepening). Quo vadis perekonomian Indonesia.