Investor Daily (26/1) memberitakan bahwa Pemerintah berusaha menghemat 15% anggaran tiap kementerian dan lembaga untuk dialokasikan sebagian pada subsidi pangan.
Pemerintah mungkin berkaca dari tahun realisasi APBN 2007 di mana kementerian dan lembaga tidak mampu cepat menyerap anggaran yang dialokasikan untuk mereka. Penyerapan secara cepat tiba-tiba terjadi pada dua bulan terakhir yang menunjukkan kesan asal menghabiskan anggaran.
Ketidakmampuan birokrasi untuk menyerap anggaran secara efektif merupakan ironi di tengah kelangkaan infrastruktur dan telantarnya masyarakat miskin. Selama ini pemerintah berlindung di balik alasan cekaknya anggaran ketika mereka menaikkan harga minyak dan tidak mampu menyediakan cukup infrastruktur.
Menghadapi lesunya ekonomi dunia pada tahun 2008 akibat kenaikan harga minyak dan krisis keuangan di Amerika Serikat, pemerintah berusaha mempertahankan laju pertumbuhan sesuai target dengan meningkatkan permintaan domestik. Anggaran untuk pos yang selama ini lambat menyerapnya lebih baik dipindahkan untuk pos lain yang lebih cepat menyerap. Program pro kemiskinan termasuk program yang sangat mudah menyerap anggaran. Kenaikan harga bahan pangan merupakan momen tepat untuk memberikan subsidi atau transfer kas agar tingkat konsumsi masyarakat tidak menurun.
Proyek infrastruktur selama ini merupakan pos yang lambat menyerap anggaran. Akan tetapi, pemerintah tidak mungkin mengurangi pos anggaran untuk ini. Penyediaan infrastruktur merupakan syarat bagi masuknya investasi serta lancarnya kegiatan produksi dan distribusi. Proyek infrastruktur yang sebagian besar berupa konstruksi memiliki efek pengganda yang tinggi dan menyerap banyak lapangan kerja.
Penghematan anggaran lebih baik ditujukan pada program-program birokrasi yang tidak jelas kemanfaatannya dan potensi inefisiensinya tinggi. Perubahan struktur anggaran yang tiba-tiba tanpa disertai kesiapan lembaga yang menerimanya, seperti kasus lonjakan anggaran pendidikan, menimbulkan inefisiensi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar