Okezone.com (29/1) memberitakan bahwa Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mau pingsan mendengar anggaran kementerian dan lembaga akan dipotong 15 persen. Sementara Menkeu tetap bersikukuh bahwa pemotongan tersebut tidak dapat dibatalkan demi menyelamatkan APBN dari defisit besar. Ada apa di balik potongan anggaran tersebut?
Tulisan terakhir saya tentang penghematan anggaran ini menyetujui potongan anggaran tersebut selama sasarannya bukan program terkait pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Pengecualian dua jenis program tersebut berdasarkan kriteria prioritas penerima manfaat, kecepatan penyerapan, dan kepentingan ekonomi jangka panjang. Saya awalnya menduga bahwa pendapat saya selaras dengan apa yang direncanakan pemerintah.
Nampaknya, motif pemerintah dalam memotong anggaran semata untuk mencegah defisit APBN yang terlalu besar. Pernyataan Menkeu sebelumnya mengenai pengalihan "sebagian" anggaran menjadi subsidi pangan sepertinya hanya pemanis bibir belaka. Saya menduga penghematan tersebut disebabkan besarnya kemungkinan realisasi penerimaan negara yang lebih rendah dari rencana (misal karena realiasi lifting minyak yang semakin menurun) dan pembengkakan anggaran akibat kenaikan harga minyak dunia.
Parahnya, potongan tersebut terkesan membabi-buta tanpa melakukan prioritas kementerian/lembaga dari lainnya. Mungkin generalisasi ini dimaksudkan untuk tidak menimbulkan kecemburuan antar Menteri/Kepala Lembaga.
Anggaran Departemen Kesehatan selama ini masih tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan program-programnya yang pro kemiskinan. Tahun lalu saja, tunggakan tagihan Askeskin mencapai Rp1,245 triliun. Padahal mayoritas anggaran Depkes telah dialihkan pada program ASkeskin ini untuk menghadapi lonjakan tagihan tersebut.
Selama tahun 2007, program Askeskin telah mencakup 60 juta orang. Program ini merupakan jaring pengaman sosial yang sangat penting karena perawatan kesehatan seringkali menguras aset keluarga yang merupakan hasil tabungan seumur hidup.
Kesan minimnya anggaran untuk Askeskin terlihat dari nilai premi yang dibayarkan pada PT Askes sebagai lembaga pengelola Askeskin. Pemerintah hanya membayar premi Rp 5000 per penerima Askeskin. Dengan nilai yang begitu kecil, sulit diharapkan pelayanan yang baik dan perawatan untuk penyakit berat bagi penerima Askeskin.
Atas dasar itu, saya merasa tidak sepantasnya anggaran bagi program Depkes masuk ke daftar pemotongan anggaran. Sebaliknya, Depkes layak mendapat prioritas untuk penambahan anggaran, jika ada rencana untuk itu.
Apakah saya terlalu berempati dengan Menkes?
Kamis, 31 Januari 2008
Rabu, 30 Januari 2008
Subprime Mortgage ala Indonesia?
Investor Daily (30/01) memberitakan bahwa Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Menpera)sedang mengupayakan kemudahan kredit perumahan untuk PNS. Sasarannya jelas, agar PNS kecil yang belum punya rumah dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak.
Sebagai program yang menguntungkan rakyat kecil, kemudahan kredit perumahan ini layak didukung. Akan tetapi, pemerintah juga harus mengelola sektor properti ini dengan hati-hati agar kita tidak mengulang krisis subprime mortgage yang dialami Amerika Serikat.
Dari 1,2 juta PNS yang belum punya rumah, 114 ribu di antaranya akan mendapat bantuan dana sebesar Rp 442 miliar dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Bantuan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk pinjaman berbunga rendah untuk uang muka.
Pinjaman uang muka tersebut akan merangsang PNS untuk segera merealisasikan rencananya untuk membeli rumah. PNS rendahan perlu waktu lama untuk menabung hingga cukup untuk membayar uang muka. Padahal, mereka tidak terlalu bermasalah dengan cicilan karena tinggal dipotong dari gaji.
Pengembang relatif merasa aman jika memiliki klien PNS karena penagihannya mudah (potong gaji) dan hampir tidak ada kemungkinan kehilangan pencaharian. Karena itu, PNS biasanya mendapat perlakuan khusus berupa masa cicilan yang lebih panjang daripada pembeli rumah lainnya.
Insentif pemerintah ini akan mendorong pertumbuhan sektor properti secara nasional. Peningkatan permintaan akan mendorong kenaikan harga. Para investor real-estate akan melihat potensi keuntungan dari kecenderungan kenaikan harga ini. Aksi spekulasi dari investor real-estate akan semakin melambungkan harga dan menimbulkan gelembung di sektor properti. Setelah itu, kita tinggal menunggu waktu terulangnya krisis ekonomi Amerika Serikat yang juga dimulai dari kejatuhan sektor properti.
Sebelum semua itu terjadi, pemerintah sebaiknya mengkaji struktur industri properti kita. Krisis moneter Asia sepuluh tahun silam memberikan pelajaran bagi kita untuk menerapkan kehati-hatian pada sektor keuangan.
Memang dampak buruk dari terlalu berhati-hati adalah pertumbuhan yang lambat. Titik tengahnya, menurut saya, adalah kehati-hatian itu ditujukan terutama kepada aktivitas spekulasi yang menjadi sumber penggelembungan ekonomi.
Untuk menghambat spekulasi di sektor properti, saya mengusulkan agar pemerintah menerapkan pajak kekayaan pada orang yang memiliki rumah lebih dari satu. Jika pajak tersebut cukup besar, ekspektasi keuntungan spekulan akan berkurang. Spekulan akan berkurang minatnya untuk melakukan spekulasi di sektor properti.
Kebijakan ini juga akan menguntungkan pembeli rumah yang sebenarnya, yakni mereka yang memang belum memiliki rumah. Berkurangnya spekulasi pada rumah akan mencegah harga rumah dan suku bunga naik. Mereka dapat membeli pada harga yang lebih murah dan meminjam kredit pada bunga yang lebih rendah.
Sebagai program yang menguntungkan rakyat kecil, kemudahan kredit perumahan ini layak didukung. Akan tetapi, pemerintah juga harus mengelola sektor properti ini dengan hati-hati agar kita tidak mengulang krisis subprime mortgage yang dialami Amerika Serikat.
Dari 1,2 juta PNS yang belum punya rumah, 114 ribu di antaranya akan mendapat bantuan dana sebesar Rp 442 miliar dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Bantuan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk pinjaman berbunga rendah untuk uang muka.
Pinjaman uang muka tersebut akan merangsang PNS untuk segera merealisasikan rencananya untuk membeli rumah. PNS rendahan perlu waktu lama untuk menabung hingga cukup untuk membayar uang muka. Padahal, mereka tidak terlalu bermasalah dengan cicilan karena tinggal dipotong dari gaji.
Pengembang relatif merasa aman jika memiliki klien PNS karena penagihannya mudah (potong gaji) dan hampir tidak ada kemungkinan kehilangan pencaharian. Karena itu, PNS biasanya mendapat perlakuan khusus berupa masa cicilan yang lebih panjang daripada pembeli rumah lainnya.
Insentif pemerintah ini akan mendorong pertumbuhan sektor properti secara nasional. Peningkatan permintaan akan mendorong kenaikan harga. Para investor real-estate akan melihat potensi keuntungan dari kecenderungan kenaikan harga ini. Aksi spekulasi dari investor real-estate akan semakin melambungkan harga dan menimbulkan gelembung di sektor properti. Setelah itu, kita tinggal menunggu waktu terulangnya krisis ekonomi Amerika Serikat yang juga dimulai dari kejatuhan sektor properti.
Sebelum semua itu terjadi, pemerintah sebaiknya mengkaji struktur industri properti kita. Krisis moneter Asia sepuluh tahun silam memberikan pelajaran bagi kita untuk menerapkan kehati-hatian pada sektor keuangan.
Memang dampak buruk dari terlalu berhati-hati adalah pertumbuhan yang lambat. Titik tengahnya, menurut saya, adalah kehati-hatian itu ditujukan terutama kepada aktivitas spekulasi yang menjadi sumber penggelembungan ekonomi.
Untuk menghambat spekulasi di sektor properti, saya mengusulkan agar pemerintah menerapkan pajak kekayaan pada orang yang memiliki rumah lebih dari satu. Jika pajak tersebut cukup besar, ekspektasi keuntungan spekulan akan berkurang. Spekulan akan berkurang minatnya untuk melakukan spekulasi di sektor properti.
Kebijakan ini juga akan menguntungkan pembeli rumah yang sebenarnya, yakni mereka yang memang belum memiliki rumah. Berkurangnya spekulasi pada rumah akan mencegah harga rumah dan suku bunga naik. Mereka dapat membeli pada harga yang lebih murah dan meminjam kredit pada bunga yang lebih rendah.
Minggu, 27 Januari 2008
Berjasakah Soeharto?
Investor Daily (27/1) mengutip komentar Hadi Soesastro tentang Soeharto, "Tentu sederet prestasi yang luar biasa dari kepemipinan beliau yang tidak bisa dilupakan. Namun, kalaupun ada hal negatif seperti berkembangnya kronisme yang mengakar di semua bidang kehidupan, tentu ini adalah bagian kedua dari cerita soal Pak Harto,"
Hanya Tuhan yang berwewenang untuk menimbang mana yang lebih berat antara jasa dan dosa Soeharto pada Indonesia. Secara etik, kita memang tidak layak untuk menjelek-jelekkan orang yang (barusan) meninggal. Lebih pantas bagi kita untuk membicarakan jasa-jasanya.
Secara riil, kepemimpinan Soeharto telah mengentaskan ekonomi Indonesia dari krisis yang amat buruk di penghujung Orde Lama. Soeharto memilih tim ekonomi yang tepat, yakni mereka yang sering disebut Mafia Berkeley.
Tim ekonomi tersebut berisikan lulusan Amerika Serikat yang sepakat untuk bersikap pragmatis dan efisien. Gagasan pembangunan yang mereka usung tidak akan berjalan tanpa dukungan kekuasaan Soeharto. Gagasan mereka sering bertentangan dengan kepentingan elit politik dan birokrasi. Tanpa dukungan Soeharto, banyak perbaikan tidak dapat kita nikmati seperti sekarang ini.
Saya pribadi melihat Soeharto bukanlah musibah bagi bangsa ini. "Jika" pengganti Soekarno bukan Soeharto, belum tentu keadaan dapat lebih baik. Segala macam penyakit negara (korupsi, nepotisme, ketidakadilan hukum)yang dikambinghitamkan pada Soeharto telah meluas sejak sebelum dia berkuasa. Kesalahan Soeharto adalah ia tidak menumpas penyakit tersebut.
Kediktatoran Soeharto adalah pelajaran yang diambilnya dari masa pemerintahan Soekarno. Soekarno sendiri kapok dengan sistem demokrasi liberal yang membuat pemerintahan tidak efektif, sehingga memusatkan kekuasaan pada dirinya. Soeharto belajar dari Soekarno bahwa kediktatoran perlu untuk stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
Saya tidak membenarkan kesalahan Soeharto. Saya sekedar memberikan permakluman bahwa pilihan-pilihan Soeharto pun dibentuk oleh situasi zamannya. Seperti kebanyakan dari kita.
Selalu ada yang dapat dipelajari dari masa lalu baik berupa kegagalan maupun kesuksesan. Soeharto pernah membawa kita keluar dari krisis hingga menjadi salah satu macan Asia. Apakah saat ini kita mampu menemukan pemimpin yang dapat mengulang keberhasilan tersebut?
Hanya Tuhan yang berwewenang untuk menimbang mana yang lebih berat antara jasa dan dosa Soeharto pada Indonesia. Secara etik, kita memang tidak layak untuk menjelek-jelekkan orang yang (barusan) meninggal. Lebih pantas bagi kita untuk membicarakan jasa-jasanya.
Secara riil, kepemimpinan Soeharto telah mengentaskan ekonomi Indonesia dari krisis yang amat buruk di penghujung Orde Lama. Soeharto memilih tim ekonomi yang tepat, yakni mereka yang sering disebut Mafia Berkeley.
Tim ekonomi tersebut berisikan lulusan Amerika Serikat yang sepakat untuk bersikap pragmatis dan efisien. Gagasan pembangunan yang mereka usung tidak akan berjalan tanpa dukungan kekuasaan Soeharto. Gagasan mereka sering bertentangan dengan kepentingan elit politik dan birokrasi. Tanpa dukungan Soeharto, banyak perbaikan tidak dapat kita nikmati seperti sekarang ini.
Saya pribadi melihat Soeharto bukanlah musibah bagi bangsa ini. "Jika" pengganti Soekarno bukan Soeharto, belum tentu keadaan dapat lebih baik. Segala macam penyakit negara (korupsi, nepotisme, ketidakadilan hukum)yang dikambinghitamkan pada Soeharto telah meluas sejak sebelum dia berkuasa. Kesalahan Soeharto adalah ia tidak menumpas penyakit tersebut.
Kediktatoran Soeharto adalah pelajaran yang diambilnya dari masa pemerintahan Soekarno. Soekarno sendiri kapok dengan sistem demokrasi liberal yang membuat pemerintahan tidak efektif, sehingga memusatkan kekuasaan pada dirinya. Soeharto belajar dari Soekarno bahwa kediktatoran perlu untuk stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
Saya tidak membenarkan kesalahan Soeharto. Saya sekedar memberikan permakluman bahwa pilihan-pilihan Soeharto pun dibentuk oleh situasi zamannya. Seperti kebanyakan dari kita.
Selalu ada yang dapat dipelajari dari masa lalu baik berupa kegagalan maupun kesuksesan. Soeharto pernah membawa kita keluar dari krisis hingga menjadi salah satu macan Asia. Apakah saat ini kita mampu menemukan pemimpin yang dapat mengulang keberhasilan tersebut?
Jangan Khawatirkan Indeks Bursa
Rabu lalu (23/1), Kompas online memberitakan pengakuan Menkeu bahwa "...ancaman dari resesi global akibat menurunnya pergerakan indeks di bursa saham dunia sangat mungkin memengaruhi proyeksi perekonomian Indonesia."
Ada kesalahan arah kausalitas dalam berita tersebut, entah itu pernyataan Menkeu sendiri atau kekeliruan reporter. Pergerakan indeks dipengaruhi oleh ekspektasi pemain bursa terhadap situasi ekonomi masa depan, bukan sebaliknya. Naik turunnya indeks saham tidak mempengaruhi keputusan belanja modal perusahaan yang sahamnya listing di bursa.
Indeks bursa bukan penyebab, namun dapat menjadi signal akan peristiwa masa depan. Penurunan indeks global disebabkan kekhawatiran resesi ekonomi Amerika Serikat dan kasus kerugian bank besar Perancis, Societe Generale, akibat kalah spekulasi.
Namun, kesahihan signal ini tergantung dari apakah ekspektasi pelaku yang mendorong pergerakan indeks tersebut dilandasi oleh informasi dan pertimbangan wajar, atau lebih didorong kepanikan dan optimisme berlebihan yang popouler disebut perilaku kawanan.
Namun ada pula kemungkinan perilaku kawanan ini menularkan krisis di sektor keuangan pada krisis di sektor riil. Jika perilaku kawanan ini mendorong perubahan kurs yang drastis, ekspor dan impor menjadi jembatan pengaruh ke sektor riil. Demikian pula,jika ada lembaga keuangan di Indonesia terkena kerugian besar akibat kalah spekulasi di bursa, ada risiko masyarakat akan kehilangan kepercayaan ke seluruh lembaga keuangan sehingga mengganggu fungsi intermediasi yang merupakan pembuluh darah ekonomi.
Sementara ini, penurunan indeks bursa di Indonesia yang terpengaruh bursa dunia belum menular ke sektor riil. Perhatian lebih baik kita tujukan pada kasus harga pangan dan minyak yang sangat mempengaruhi ekonomi domestik.
Ada kesalahan arah kausalitas dalam berita tersebut, entah itu pernyataan Menkeu sendiri atau kekeliruan reporter. Pergerakan indeks dipengaruhi oleh ekspektasi pemain bursa terhadap situasi ekonomi masa depan, bukan sebaliknya. Naik turunnya indeks saham tidak mempengaruhi keputusan belanja modal perusahaan yang sahamnya listing di bursa.
Indeks bursa bukan penyebab, namun dapat menjadi signal akan peristiwa masa depan. Penurunan indeks global disebabkan kekhawatiran resesi ekonomi Amerika Serikat dan kasus kerugian bank besar Perancis, Societe Generale, akibat kalah spekulasi.
Namun, kesahihan signal ini tergantung dari apakah ekspektasi pelaku yang mendorong pergerakan indeks tersebut dilandasi oleh informasi dan pertimbangan wajar, atau lebih didorong kepanikan dan optimisme berlebihan yang popouler disebut perilaku kawanan.
Namun ada pula kemungkinan perilaku kawanan ini menularkan krisis di sektor keuangan pada krisis di sektor riil. Jika perilaku kawanan ini mendorong perubahan kurs yang drastis, ekspor dan impor menjadi jembatan pengaruh ke sektor riil. Demikian pula,jika ada lembaga keuangan di Indonesia terkena kerugian besar akibat kalah spekulasi di bursa, ada risiko masyarakat akan kehilangan kepercayaan ke seluruh lembaga keuangan sehingga mengganggu fungsi intermediasi yang merupakan pembuluh darah ekonomi.
Sementara ini, penurunan indeks bursa di Indonesia yang terpengaruh bursa dunia belum menular ke sektor riil. Perhatian lebih baik kita tujukan pada kasus harga pangan dan minyak yang sangat mempengaruhi ekonomi domestik.
Sabtu, 26 Januari 2008
Penghematan Anggaran
Investor Daily (26/1) memberitakan bahwa Pemerintah berusaha menghemat 15% anggaran tiap kementerian dan lembaga untuk dialokasikan sebagian pada subsidi pangan.
Pemerintah mungkin berkaca dari tahun realisasi APBN 2007 di mana kementerian dan lembaga tidak mampu cepat menyerap anggaran yang dialokasikan untuk mereka. Penyerapan secara cepat tiba-tiba terjadi pada dua bulan terakhir yang menunjukkan kesan asal menghabiskan anggaran.
Ketidakmampuan birokrasi untuk menyerap anggaran secara efektif merupakan ironi di tengah kelangkaan infrastruktur dan telantarnya masyarakat miskin. Selama ini pemerintah berlindung di balik alasan cekaknya anggaran ketika mereka menaikkan harga minyak dan tidak mampu menyediakan cukup infrastruktur.
Menghadapi lesunya ekonomi dunia pada tahun 2008 akibat kenaikan harga minyak dan krisis keuangan di Amerika Serikat, pemerintah berusaha mempertahankan laju pertumbuhan sesuai target dengan meningkatkan permintaan domestik. Anggaran untuk pos yang selama ini lambat menyerapnya lebih baik dipindahkan untuk pos lain yang lebih cepat menyerap. Program pro kemiskinan termasuk program yang sangat mudah menyerap anggaran. Kenaikan harga bahan pangan merupakan momen tepat untuk memberikan subsidi atau transfer kas agar tingkat konsumsi masyarakat tidak menurun.
Proyek infrastruktur selama ini merupakan pos yang lambat menyerap anggaran. Akan tetapi, pemerintah tidak mungkin mengurangi pos anggaran untuk ini. Penyediaan infrastruktur merupakan syarat bagi masuknya investasi serta lancarnya kegiatan produksi dan distribusi. Proyek infrastruktur yang sebagian besar berupa konstruksi memiliki efek pengganda yang tinggi dan menyerap banyak lapangan kerja.
Penghematan anggaran lebih baik ditujukan pada program-program birokrasi yang tidak jelas kemanfaatannya dan potensi inefisiensinya tinggi. Perubahan struktur anggaran yang tiba-tiba tanpa disertai kesiapan lembaga yang menerimanya, seperti kasus lonjakan anggaran pendidikan, menimbulkan inefisiensi.
Pemerintah mungkin berkaca dari tahun realisasi APBN 2007 di mana kementerian dan lembaga tidak mampu cepat menyerap anggaran yang dialokasikan untuk mereka. Penyerapan secara cepat tiba-tiba terjadi pada dua bulan terakhir yang menunjukkan kesan asal menghabiskan anggaran.
Ketidakmampuan birokrasi untuk menyerap anggaran secara efektif merupakan ironi di tengah kelangkaan infrastruktur dan telantarnya masyarakat miskin. Selama ini pemerintah berlindung di balik alasan cekaknya anggaran ketika mereka menaikkan harga minyak dan tidak mampu menyediakan cukup infrastruktur.
Menghadapi lesunya ekonomi dunia pada tahun 2008 akibat kenaikan harga minyak dan krisis keuangan di Amerika Serikat, pemerintah berusaha mempertahankan laju pertumbuhan sesuai target dengan meningkatkan permintaan domestik. Anggaran untuk pos yang selama ini lambat menyerapnya lebih baik dipindahkan untuk pos lain yang lebih cepat menyerap. Program pro kemiskinan termasuk program yang sangat mudah menyerap anggaran. Kenaikan harga bahan pangan merupakan momen tepat untuk memberikan subsidi atau transfer kas agar tingkat konsumsi masyarakat tidak menurun.
Proyek infrastruktur selama ini merupakan pos yang lambat menyerap anggaran. Akan tetapi, pemerintah tidak mungkin mengurangi pos anggaran untuk ini. Penyediaan infrastruktur merupakan syarat bagi masuknya investasi serta lancarnya kegiatan produksi dan distribusi. Proyek infrastruktur yang sebagian besar berupa konstruksi memiliki efek pengganda yang tinggi dan menyerap banyak lapangan kerja.
Penghematan anggaran lebih baik ditujukan pada program-program birokrasi yang tidak jelas kemanfaatannya dan potensi inefisiensinya tinggi. Perubahan struktur anggaran yang tiba-tiba tanpa disertai kesiapan lembaga yang menerimanya, seperti kasus lonjakan anggaran pendidikan, menimbulkan inefisiensi.
Subsidi Kedelai
Blog Diskusi Ekonomi membahas penanganan jangka pendek kenaikan harga kedelai. Diskusi mengerucut pada penggunaan subsidi yang diarahkan langsung pada orang miskin. Namun masih belum ada kesepakatan bentuk subsidi tersebut. Chatib Basri cenderung kepada subsidi yang masih mengikat, dalam bentuk barang ataupun conditional cash transfer. Sementara Arya Gaduh berpendapat bahwa transfer kas tak bersyarat lebih bermanfaat.
Menengok pengalaman buruk Bantuan Langsung Tunai (BLT), saya cenderung lebih setuju pada bentuk food-stamp. Bantuan kas tak bersyarat membuka potensi penggunaan yang bukan prioritas. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa uang yang mudah didapat akan mudah pula dihabiskan.
Model bantuan ini juga lebih unggul daripada model raskin pada beberapa sisi. Pertama, bantuan berupa kupon lebih mudah didistribusikan daripada bentuk komoditas. Kedua, orang miskin dapat memilih kualitas dan kuantitas komoditas sesuai dengan preferensi mereka, sehingga tidak akan terjadi kasus seperti protes dan penjualan kembali raskin karena buruknya kualitas raskin.
Menengok pengalaman buruk Bantuan Langsung Tunai (BLT), saya cenderung lebih setuju pada bentuk food-stamp. Bantuan kas tak bersyarat membuka potensi penggunaan yang bukan prioritas. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa uang yang mudah didapat akan mudah pula dihabiskan.
Model bantuan ini juga lebih unggul daripada model raskin pada beberapa sisi. Pertama, bantuan berupa kupon lebih mudah didistribusikan daripada bentuk komoditas. Kedua, orang miskin dapat memilih kualitas dan kuantitas komoditas sesuai dengan preferensi mereka, sehingga tidak akan terjadi kasus seperti protes dan penjualan kembali raskin karena buruknya kualitas raskin.
Di Balik Revolusi Korporat
Investor Daily, 26/01/2008 memuat berita berjudul Bill Gates Serukan Kapitalisme Kreatif. Dua hari sebelumnya, New York Times memberitakan Manifesto Sosial Wal-Mart.
Perusahaan yang bertanggung jawab pada masyarakat merupakan tren baru. Dalam bentuknya yang ekstrim, manajemen perusahaan tidak lagi hanya berkewajiban melayani kepentingan pemilik modal, namun juga melayani kepentingan seluruh stakeholder, mencakup karyawan, pemerintah, dan masyarakat.
Tren ini ditangkap oleh para pemimpin perusahaan besar dunia. Mereka tidak ingin terlihat sebagai pengekor. Jika memang dunia sedang berubah menuju ke suatu arah, mereka harus tetap menjadi yang terdepan Karena itu mereka sekarang bersaing untuk menjadi perusahaan terbaik.
Dengan menjadi pelopor, mereka dapat mengendalikan aturan main. Sebelum mereka diatur orang lain, mereka mengatur terlebih dulu. Inisiatif adalah kekuasaan.
Perusahaan yang bertanggung jawab pada masyarakat merupakan tren baru. Dalam bentuknya yang ekstrim, manajemen perusahaan tidak lagi hanya berkewajiban melayani kepentingan pemilik modal, namun juga melayani kepentingan seluruh stakeholder, mencakup karyawan, pemerintah, dan masyarakat.
Tren ini ditangkap oleh para pemimpin perusahaan besar dunia. Mereka tidak ingin terlihat sebagai pengekor. Jika memang dunia sedang berubah menuju ke suatu arah, mereka harus tetap menjadi yang terdepan Karena itu mereka sekarang bersaing untuk menjadi perusahaan terbaik.
Dengan menjadi pelopor, mereka dapat mengendalikan aturan main. Sebelum mereka diatur orang lain, mereka mengatur terlebih dulu. Inisiatif adalah kekuasaan.
Langganan:
Postingan (Atom)